Rakyat Apatis Terhadap Pileg 2014

Rakyat Apatis Terhadap Pileg 2014
Rakyat Apatis Terhadap Pileg 2014

PM, Jakarta—Mayoritas masyarakat Indonesia apatis terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik dituntut bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pesta demokrasi tersebut.

Hasil survey Founding Fathers House (FFH) menyebutkan, tujuh persen publik  tidak mengetahui bahwa Tahun 2014 akan dilaksanakan pemilihan legislatif. Sedangkan 93 persen lainnya mengakuinya, namun hanya 38.97 persen publik yang tahu persis bahwa tanggal 9 April 2014 adalah hari pelaksanaan Pileg. Sementara 2.05 persen publik mengatakan pelaksanaan Pileg adalah 14 April 2014 dan 1.12 persen mengatakan 19 April 2014. “Sedangkan 57.85 persen lagi tidak mengetahui kapan tepatnya pelaksanaan Pileg 2014,” sebut Peneliti Senior FFH, Dian Permata.

Dikatakannya, KPU selaku pemeran utama dalam mensukseskan Pileg 2014 harus kerja rodi untuk mengejar serta meningkatkan pengetahuan publik tentang pelaksanaan hajat demokrasi itu. “Tingkat pengetahuan publik tentang jumlah partai politik (parpol) nasional yang betarung pada 9 April 2014 juga terbilang rendah,” kata Dian.

Hasil survey FFH, jelas Dian, hanya 16.26 persen publik yang tahu bahwa ada 12 parpol. Sementara 4.95 persen mengatakan 10 parpol, 2.89 persen mengatakan 11 parpol, 1.3 persen mengatakan 13 parpol, 1.49 persen mengatakan 14 parpol, 0.28 persen menyebut 15 parpol, dan 68.97 persen mengatakan tidak tahu.

“Dengan waktu yang tersisa kurang dari dua bulan, KPU harus ke luar dari tehnik komunikasi yang sudah pernah digunakan sebelumnya. KPU harus menggunakan tehnik lain dan out the box,” saran Dian.

Dia mengimbau KPU melakukan Big Bang Program dan lainnya. Apalagi, tambah Dian, dalam website KPU terbaca jelas bahwa misi KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. “Di point ke lima misi KPU sudah jelas. Untuk meningkatkan kesadaran politik, maka perlu dilakukan pendampingan berupa peningkatan pengetahuan seluk beluk atau sekelumit tentang Pileg itu sendiri. Apalagi dana KPU kali ini hampir dua kali lipat dibandingkan KPU sebelumnya,”  paparnya.

Hasil survey FFH juga diketahui bahwa televisi, surat kabar, dan berita di media massa menjadi rujukan utama pemilih untuk mengakses sekelumit tentang Pileg 2014. “Sebanyak 67 persen mengaku bahwa televisi menjadi referensi utama, 6.26 persen mengaku tahu tentang pileg lantaran membaca berita di media massa, 5.88 persen memeperoleh informasi Pileg dari teman, 3.17 persen dari baliho, 1.96 persen dari perangkat desa, 1.58 dari stiker, 1.4 dari spanduk, 1.3 dari surat kabar, 1.12 persen dari internet, 1.02 persen dari keluarga, 0.74 persen dari sosialisasi partai, dan 8.5 persen tidak tahu.

“Yang menarik, sosialisasi dari partai politik justru sangat kecil dan signifikan. Padahal yang jadi manten pada 9 April 2014 adalah partai politik. Sepertinya ini luput dari partai politik. Padahal, identifikasi nomor urut juga berpengaruh pada elektabilitas partai dan langkah menuju parlemen di 2014,” tambah Dian.

Untuk iklan di media massa, papar Dian, hanya dirasakan positif oleh Partai Nasdem, Golkar, PAN, dan PDI Perjuangan. “Sebanyak 25.51 persen publik dapat menyebut nomor urut Partai Nasdem adalah nomor 1, 25.42 persen dapat menyebut nomor urut Partai Golkar yakni 5, 19.81 persen dapat menyebut nomor urut Partai Amanat Nasional yakni 8, dan 15.6 persen dapat menyebut nomor urut PDI Perjuangan yakni 4,” sebutnya.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan yang diperoleh Partai Hanura dan PKPI dengan metoda yang sama. “Hanya 7.75 persen dapat menyebut nomor urut Partai Hanura dan 0.46 persen dapat menyebut nomor urut PKPI,” kata Dian.

Survei FFH ini dilaksanakan 18 Desember hingga 25 Januari 2014 di 34 provinsi. Jumlah responden 1.070 orang yang sudah memiliki hak pilih pada Pemilu 2014 dan bukan TNI/Polri aktif. Tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 3 persen. Pengambilan data melalui teknik wawancara dengan bantuan kuisioner.(PM-01)

 

 

 

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Demo Korban Konflik
Ratusan korban konflik berunjuk rasa di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (23/4). Massa menuntut dana pembangunan rumah, sebagai kompensasi atas rumah yang dibakar saat konflik dulu.(PIKIRAN MERDEKA/HERI JUANDA)

Pemerintah Aceh Luncurkan Aplikasi SIBRA: Korban Konflik Bisa Cek Progres Proposal Rehabilitasi Secara Online