Plt Gubernur: Musprov Kadin Jadi Tonggak Bangkitnya Ekonomi Aceh

Plt Gubernur: Musprov Kadin Jadi Tonggak Bangkitnya Ekonomi Aceh
Plt Gubernur: Musprov Kadin Jadi Tonggak Bangkitnya Ekonomi Aceh

PM, Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyebutkan Aceh pernah menjadi salah satu poros ekonomi dunia yang dengan kekuatan ekonominya (dan kebudayaan) telah menjadikan Aceh sebagai salah satu kerajaan terhebat di dunia pada masanya. Karena itu, momentun Musyrawarah Provinsi Ke VI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Nova berharap bisa menjadi tonggak bangkitnya Saudagar Aceh dalam mengembalikan kejayaan ekonomi Aceh.

“Sejarah meningkatkan kepercayaan diri kita, bahwa kita pernah jaya dan kita pernah hebat. Karena itu, tidak terlalu sulit jika kita ingin meraih kembali posisi tersebut. Syaratnya, hanya dengan melaksanakan sebab-sebab terwujudnya kejayaan maka sejarah akan berulang,” kata Nova dalam sambutannya di Anjong Mon Mata Pendapa Gubernur Aceh, Selasa (18/06).

Nova menyebutkan, perkembangan ekonomi Aceh pada 3 tahun belakang menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi mulai mengalami percepatan. Tingkat kemiskinan dan pengangguran juga terus menurun. Namun demikian, ada sebuah tantangan yaitu defisit perdagangan dan rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan.

Defisit perdagangan terjadi karena sektor industri belum tangguh yang menyebabkan Aceh tidak cukup memproduksi barang impor yang diperlukan Aceh serta barang ekspor yang dibutuhkan oleh daerah dan negara lain.

“Karena itu kehadiran dunia usaha menjadi instrumental, terutama pada perdagangan dan industri,” kata Nova.

Untuk menggenjot perdagangan dan menambah kontribusi sektor industri pengolahan, pemerintah Aceh telah membangun kawasan-kawasan yang dapat menjadi peruntukan investasi seperti Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh Ladong dan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo.

Pemerintah Aceh juga terus bertekad akan melakukan reformasi birokrasi untuk menjadikan iklim usaha di Aceh menjadi prima. “Kita juga terus meningkatkan kualitas ketenagakerjaan dalam rangka link and match kebutuhan investasi akan tenaga kerja. Kebijakan Pemerintah Aceh akan bertepuk sebelah tangan jika dunia usaha di Aceh tidak merespons secara positif,” ujar Nova.

Nova berharap, Kadin Aceh bisa mencetak saudagar baru, khususnya saudagar yang akan bergerak di sektor industri dan perdagangan yang berwawasan nasional, regional dan global. Mereka, kata Nova, adalah orang yang akan berani melakukan investasi membangun sentra industri yang mengolah komoditas unggulan Aceh. Selain itu, mereka bisa menjadi menjadi mitra terpercaya dari investor nasional atau asing yang menanamkan modal di Aceh.

“Tentunya mereka adalah saudagar yang bermitra dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam sebuah rantai nilai komoditas unggulan, serta yang mengekspor produk Aceh yang berdaya saing,” kata Nova.

: Musprov Kadin Jadi Tonggak Bangkitnya Kejayaan Ekonomi Aceh

Banda Aceh – Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyebutkan Aceh pernah menjadi salah satu poros ekonomi dunia yang dengan kekuatan ekonominya (dan kebudayaan) telah menjadikan Aceh sebagai salah satu kerajaan terhebat di dunia pada masanya. Karena itu, momentun Musyrawarah Provinsi Ke VI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Nova berharap bisa menjadi tonggak bangkitnya Saudagar Aceh dalam mengembalikan kejayaan ekonomi Aceh.

“Sejarah meningkatkan kepercayaan diri kita, bahwa kita pernah jaya dan kita pernah hebat. Karena itu, tidak terlalu sulit jika kita ingin meraih kembali posisi tersebut. Syaratnya, hanya dengan melaksanakan sebab-sebab terwujudnya kejayaan maka sejarah akan berulang,” kata Nova dalam sambutannya di Anjong Mon Mata Pendapa Gubernur Aceh, Selasa 18/06.

Nova menyebutkan, perkembangan ekonomi Aceh pada 3 tahun belakang menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi mulai mengalami percepatan. Tingkat kemiskinan dan pengangguran juga terus menurun. Namun demikian, ada sebuah tantangan yaitu defisit perdagangan dan rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan.

Defisit perdagangan terjadi karena sektor industri belum tangguh yang menyebabkan Aceh tidak cukup memproduksi barang impor yang diperlukan Aceh serta barang ekspor yang dibutuhkan oleh daerah dan negara lain.

“Karena itu kehadiran dunia usaha menjadi instrumental, terutama pada perdagangan dan industri,” kata Nova.

Untuk menggenjot perdagangan dan menambah kontribusi sektor industri pengolahan, pemerintah Aceh telah membangun kawasan-kawasan yang dapat menjadi peruntukan investasi seperti Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Kawasan Industri Aceh Ladong dan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo.

Pemerintah Aceh juga terus bertekad akan melakukan reformasi birokrasi untuk menjadikan iklim usaha di Aceh menjadi prima. “Kita juga terus meningkatkan kualitas ketenagakerjaan dalam rangka link and match kebutuhan investasi akan tenaga kerja. Kebijakan Pemerintah Aceh akan bertepuk sebelah tangan jika dunia usaha di Aceh tidak merespons secara positif,” ujar Nova.

Nova berharap, Kadin Aceh bisa mencetak saudagar baru, khususnya saudagar yang akan bergerak di sektor industri dan perdagangan yang berwawasan nasional, regional dan global. Mereka, kata Nova, adalah orang yang akan berani melakukan investasi membangun sentra industri yang mengolah komoditas unggulan Aceh. Selain itu, mereka bisa menjadi menjadi mitra terpercaya dari investor nasional atau asing yang menanamkan modal di Aceh.

“Tentunya mereka adalah saudagar yang bermitra dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam sebuah rantai nilai komoditas unggulan, serta yang mengekspor produk Aceh yang berdaya saing,” kata Nova.

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Geledah Kamar Gubernur Kepri, KPK Temukan Rp 3,5 Miliar, USD 33.200, dan SGD 134.711
Penyidik bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan), menunjukkan barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019, saat mengelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Selain mengamankan barang bukti berupa uang, KPK juga menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono dan pihak swasta Abu Bakar. ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz.(ANTARA FOTO/RENO)

Geledah Kamar Gubernur Kepri, KPK Temukan Rp 3,5 Miliar, USD 33.200, dan SGD 134.711