“Para ahli gizi hanya berbekal Petunjuk Teknis, sedangkan pelatihan khusus justru diberikan kepada kepala dapur atau SPPI”
Oleh: Rathma Inna Soma, SE
PROGRAM andalan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai tersebar di berbagai daerah di Indonesia menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan orang tua murid. Dengan mudah orang tua dan masyarakat dapat melihat menu yang diberikan dari beberapa dapur yang ada di Indonesia melalui akun Instagram para Satuan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, perbedaan yang sangat mencolok dapat dilihat dari setiap SPPG.
Perbedaan ini muncul karena setiap SPPG dikelola oleh yayasan atau mitra berbeda, hingga ahli gizi serta kepala dapur; yang dalam program ini disebut Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka memiliki kewenangan dalam menentukan menu bagi lebih dari 3.000 penerima manfaat.
Dari wawancara dengan tiga ahli gizi di tiga SPPG yang berbeda, diketahui bahwa mereka belum pernah memperoleh pelatihan khusus dari Badan Gizi Nasional (BGN). Para ahli gizi hanya berbekal Petunjuk Teknis, sedangkan pelatihan khusus justru diberikan kepada kepala dapur atau SPPI. Para ahli gizi berharap dapat memperoleh pelatihan formal dari BGN, mengingat posisi mereka sebagai karyawan BGN sekaligus ujung tombak keberhasilan program MBG.
Dari penelitian yang dilakukan di Jepang, pembelajaran yang dapat diambil dari praktik Gakko Kyushoku (Program Pemberian Makanan di Sekolah) dari studi kasus yang dilakukan di Kota Nagoya, yang merupakan kawasan perkotaan menunjukkan adanya sistem koordinasi yang kuat antara penentu kebijakan dan Ahli Gizi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan Kepala Gakko Kyushoku dan Kepala Ahli Gizi di Nagoya School Board of Education (Dinas Pendidikan Kota Nagoya) dapat dilihat di Figure 1, diketahui bahwa Kepala Ahli Gizi yang membawahi seluruh ahli gizi di Kota Nagoya; yang biasanya menangani 2–3 sekolah di kota tersebut dan Kepala Gakko Kyushoku yang setiap bulanmengadakan rapat bersama untuk menentukan menu untuk bulan berikutnya. Hasil rapat akan menentukan menu seragam untuk satu bulan di seluruh kota Nagoya, di seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), meskipun dapur penyedia berbeda di setiap sekolah yang umumnya memiliki 2 sampai 3 juru masak, atau dapur pusat dengan kurang lebih 40 karyawan yang mendistribusikan ke beberapa sekolah.
Selain menentukan menu, para ahli gizi menyusun resep, takaran bahan, serta standar higienitas yang ketat. Hasil rapat kemudian dipublikasikan di situs resmi kota dan dibagikan kepada orang tua setiap akhir bulan. Dokumen tersebut tidak hanya berisi menu bulanan, melainkan juga resep, foto makanan, nilai gizi, serta asal bahan pangan yang digunakan. Transparansi ini memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi sarana edukasi gizi.
Memang, MBG di tiap daerah Indonesia pasti akan bervariasi karena perbedaan yayasan/mitra, kepala dapur, dan ahli gizi serta budaya lokal. Apalagi luas wilayah Indonesia sangat besar dan BGN menerapkan prinsip “Local Production for Local Consumption” (produksi lokal untuk konsumsi lokal) guna menekan jejak karbon sekaligus menyejahterakan petani serta produsen lokal. Sistem ini sejalan dengan praktik di Jepang dan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun demikian dengan perbedaan menu di setiap SPPG di seluruh Indonesia, membuat ketimpangan menu yang diberikan nampak terlalu jelas berbeda.
Masalah yang telah disampaikan diatas ini dapat ditanggulangi dengan menerapkan sistem yang serupa seperti yang telah dilaksanakan di Jepang. Sebagai contoh, di Kota Bogor yang memiliki beberapa SPPG berdekatan, ahli gizi dan SPPI dapat duduk bersama merancang menu bulanan agar standar gizi dan kualitas bahan pokok seragam. Dengan demikian, meski makanan berasal dari dapur berbeda, tidak ada disparitas menu antar sekolah dalam satu kota. Hal serupa juga dapat diadaptasi di Kabupaten Bogor, meskipun hasil rapat bisa berbeda dari Kota Bogor karena menyesuaikan dengan konteks lokal.
Namun, bila dalam satu kota dengan tujuh SPPG terdapat perbedaan menu yang signifikan, orang tua dan murid akan dengan mudah membandingkan dan merasakan ketimpangan menu makanan yang diterima oleh anak mereka. Jika para ahli gizi dan SPPI dapat menyusun menu seragam per kota, dan melalukan rapat bersama dalam menentukan menu MBG untuk per bulannya, evaluasi dan monitoring oleh BGN melalui ahli gizi senior; Prof. Ikeu Tanziha akan lebih mudah dilakukan, dengan demikian masalah variasi menu yang terlalu banyak yang mengakibatkan ketimpangan di sekolah-sekolah, menu yang terlalu monoton, dan terkadang sajian kurang bernilai gizi dapat segera diatasi.
Program MBG yang berjalan sejak Januari 2025 diharapkan dapat berkelanjutan. Usaha bersama BGN, Universitas Pertahanan, yayasan, mitra, SPPI, ahli gizi, akuntan, serta seluruh pekerja dapur dan kerjasama sekolah dalam membantu melancarkan program ini adalah investasi besar bagi generasi penerus bangsa. Karena itu, program ini jangan hanya untuk mengisi perut anak bangsa, tetapi juga memberikan pemahaman gizi melalui ahli gizi yang turut memberikan pengajaran tentang makanan yang sehat untuk dikonsumsi agar melatih anak untuk makan makanan bergizi. Perlu ditekankan juga bahwa program ini perlu dikelola dengan serius agar tidak sekadar menyerap anggaran negara, melainkan benar-benar memberi dampak nyata bagi kualitas gizi anak Indonesia.
Penulis adalah Ketua Biro Kesehatan, Gizi, dan Pangan Persatuan Pelajar Indonesia Jepang (PPIJ) 2024-2025.
Belum ada komentar