PM, Jakarta — Pemerintah optimistis kemiskinan ekstrem bakal teratasi dan mencapai 0% pada 2026 atau tahun depan. Staf Khusus Menko Pemberdayaan Masyarakat Achmad Maulani menyampaikan bahwa semangat Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang saat ini berjumlah 3,17 juta orang tersebut tidak main-main.
Hal ini tercermin dari langkah Presiden Prabowo yang telah menerbitkan dua Instruksi Presiden (Inpres) terkait kemiskinan ekstrem dalam paruh pertama tahun ini. Inpres terbaru adalah Inpres No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kemiskinan ekstrem 2026 selesai, karena kami sudah hitung 3,17 juta itu bisa selesai,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertema Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sociopreneurship: Pendekatan Inovatif dan Berkelanjutan, Rabu (4/6/2025).
Di tengah perdebatan mengenai angka kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS), Achmad menekankan bahwa pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan. Data ini nantinya akan menggantikan berbagai data yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penyaluran bantuan sosial.
Dengan begitu, K/L tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data milik BPS, karena semuanya telah dilebur dalam DTSEN. Achmad menyampaikan bahwa setidaknya terdapat tiga strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu:
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat,
Peningkatan pendapatan masyarakat, dan
Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Dalam pelaksanaan strategi tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan 45 pimpinan K/L serta para kepala daerah untuk mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, berdasarkan data dari DTSEN. Keakuratan DTSEN dinilai penting agar jumlah masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang menjadi penerima bantuan sosial dapat terdata secara tepat.
Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, yang ditargetkan mencapai angka nol pada 2026. Meski demikian, Achmad tidak menampik bahwa untuk menghapus kemiskinan secara umum — yang jumlahnya 24,06 juta orang (data 2024) — tidak akan bisa mencapai 0%.
“Kemiskinan ekstrem 0% bisa. Yang enggak bisa 0% itu disabilitas dan lansia. Itu akan disubsidi terus sama negara sepanjang hayat,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia, Du Anyam — sebuah kewirausahaan sosial yang memberdayakan lansia dan perempuan melalui kerajinan anyaman — menjadi salah satu solusi menuju graduasi masyarakat miskin.
Pada kesempatan yang sama, Co-Founder Du Anyam Hanna Keraf menyampaikan bahwa pemberdayaan ini memungkinkan para perempuan untuk mengakses uang tunai.
“Dalam waktu 3 sampai 5 hari, produk-produk anyaman ini sudah dapat menghasilkan uang tunai, alhasil mereka sudah bisa mendapatkan pendapatan tersebut,” ujarnya.
Mengutip laman resmi Du Anyam, kewirausahaan sosial ini telah memberdayakan lebih dari 1.600 perempuan pengrajin di lebih dari 54 desa yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Sumber: Bisnis.com
Belum ada komentar