Pengguna sepeda motor dan kendaraan roda empat mengantri untuk mendapatkan BBM di salah satu SPBU di Bireuen, Selasa (1/5). Petugas SPBU di sana mengutamakan penjualan BBM kepada warga menggunakan jerigen. [ Pikiran Merdeka/Joniful Bahri]

PM, Bireuen—Menyikapi terjadinya kokosongan BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Bireuen serta tingginya harga solar untuk para nelayan, sudah selayaknya pemerintah menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi nelayan di sana.

“Sebenarnya dalam aturan, nelayan orang yang sangat berhak menerima BBM subsidi. Pihak Pertamina sendiri seharusnya memiliki perhatian serius terhadap nalayan,” kata Danpos TNI AL Peudada, Letda Laut (PM) Arfian Noer didampinggi Wakil Ketua Komisi B DPRK Bireuen, Ir Azhari Ahmad, kemarin.

Menurut Arfian Noer, saat ini jumlah nelayan di Peudada 750 KK dan rata-rata bergantungan dengan nelayan. Sementara aktifitas keluar masuk boat khusus di PPI Peudada mencapai 250 boat per harinya.

“Belakangan ini, para nelayan di sana mengeluh terhadap kelangkaan BBM jenis solar. Bila pun ada sangat mahal, sehingga dapat mematikan nelayan,” katanya.

Selain persoalan itu, Koperasi Nelayan Maju Bersama yang sudah empat tahun berdiri di kawasan Peudada juga masih terkendala dalam menyediakan kebutuhan minyak bagi nelayan akibat tak adanya perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Kami akan segera menempatkan dua pegawai Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika di Pos TNI AL Peudada. Ini kita lakukan untuk dapat melayani nelayan guna mengurus pas tahunan, baik boat kecil hingga boat 30 GT ke bawah secara gratis,” katanya.

Tujuan utamanya, sambung Arfian Noer, pemutihan ini dilakukan untuk pembuatan data base kebutuhan BBM bagi nelayan.

“Saya berharap ada perhatian khusus dari Pertamina bagi nelayan. Bayangkan satu liter solar harus dibeli Rp6500 hingga Rp7000,” katanya prihatin.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRK Bireuen, Ir Azhari Ahmad tetap menyikapi gagasan dari Danpos TNI AL Peudada itu dan mendukung upaya tersebut. Untuk menyikapi kebutuhan BBM bagi nelayan, kata dia, harus dibahas kembali bersama sejumlah pihak yang terkait.

“Nantinya rekomendasi hasil pembahasan itu dapat digunakan untuk diajukan ke pihak Pertamina. Dalam hal ini, nantinya Panglima Laot Bireuen serta pengelola Koperasi di PPI Peudada juga dapat ikut untuk berkoordinasi dengan Pertamina,” katanya. [Jon]

Komentar