PM, JAKARTA – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), melakukan pertemuan terpisah dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas di Jakarta, Rabu (28/5).
Dalam pertemuan tersebut, Fadhlullah menyampaikan harapan besar Pemerintah Aceh terkait perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada tahun 2027. Ia menekankan pentingnya kelanjutan dana tersebut untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di Aceh.
“Harapan kami bisa berlanjut sepanjang Aceh dan Indonesia ini ada terus. Dana Otsus tinggal satu persen lagi, ini benar-benar terasa. Seluruh kabupaten/kota defisit, karena saat ini ketergantungan terhadap dana Otsus mencapai 73 persen, sementara investasi belum sempurna,” ujar Fadhlullah.
Selain persoalan Dana Otsus, pertemuan juga membahas pentingnya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta usulan zakat sebagai pengurang pajak. Isu serupa turut disampaikan oleh Wakil Gubernur dalam audiensi dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dr. Hasan Hasbi, di hari yang sama.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyarankan agar Pemerintah Aceh membangun komunikasi dan koordinasi lebih intensif dengan anggota DPR RI asal Aceh. Ia menyatakan komitmennya untuk mendukung proses percepatan pembahasan di parlemen.
“Saya nanti akan komunikasi. Dan minta untuk dikaji dengan Ketua DPR RI. Saran saya bisa mempercepat. Kalau selesai di DPR, di sini saya bisa kawal,” tegas Supratman.
Ia juga mengakui bahwa defisit anggaran tidak hanya dirasakan oleh Aceh, tetapi juga terjadi di banyak daerah lain, termasuk pemerintah pusat.
“Pusat juga defisit. Mungkin ada beberapa daerah yang tidak merasakan,” katanya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman, dan sejumlah anggota DPR Aceh.
Belum ada komentar