Lhokseumawe Bertekad Wujudkan Tata Kelola Bebas Korupsi

Acara ini digelar di Ruang Konferensi Pers Gedung KPK, Jakarta, dan menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yuda Wibowo, sebagai pembicara utama Kamis (12/12/2024) . Foto: Istimewa
Acara ini digelar di Ruang Konferensi Pers Gedung KPK, Jakarta, dan menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yuda Wibowo, sebagai pembicara utama Kamis (12/12/2024) . Foto: Istimewa

PM, Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) memperkuat komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi melalui kegiatan Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Acara ini digelar pada Kamis (12/12/2024) di Ruang Konferensi Pers Gedung KPK, Jakarta, dan menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yuda Wibowo, sebagai pembicara utama.

Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe, A. Hanan, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memperdalam pemahaman terkait regulasi antikorupsi dan tata kelola pemerintahan yang transparan. “Melalui forum ini, kami memperoleh wawasan strategis untuk memperkuat komitmen pemerintahan bersih dan bebas korupsi,” ujar Hanan dalam keterangannya, Jumat (13/12/2024).

Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal Haji Isa, turut hadir bersama 25 anggota DPRK dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPRK dan eksekutif untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel. “Kegiatan ini memberikan pemahaman penting bagi kami untuk mendukung pencegahan korupsi dan menciptakan transparansi di pemerintahan daerah,” ucap Faisal.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, T. Adnan, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menunjukkan keseriusan jajaran pemerintah daerah dalam membangun sistem antikorupsi.

Diskusi interaktif yang dipandu oleh Agus Priyanto, Kasatgas I.1 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, menjadi salah satu sesi penting acara ini. Diskusi tersebut membahas jenis tindak pidana korupsi dan strategi kolaborasi antara DPRK dan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam upaya pencegahan korupsi. Agus Priyanto menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan kebijakan yang transparan.

“Sinergi ini tidak hanya bertujuan mencegah korupsi, tetapi juga membangun budaya antikorupsi di tingkat daerah demi pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat,” ungkap Agus.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Lhokseumawe untuk terus bertransformasi menuju pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan bersih dari korupsi. Dengan komitmen dan kolaborasi bersama, Lhokseumawe optimis mampu mewujudkan pelayanan publik terbaik yang bebas dari praktik korupsi.

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Nova saat penyerahan SK Perhutanan Sosial
Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T menyaksikan Penyerahan Surat Keputusan Hutan Sosial, Surat Keputusan Hutan Adat dan Surat Keputusan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Secara Virtual dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara Presiden, Banda Aceh, Anjong Mon Mata, Kamis, (7/1/2021). (Foto/Humas)

Aceh Terima SK Perhutanan Sosial 189 Ribu Hektar

WhatsApp Image 2024 11 23 at 23.41.56
Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh, Hj, Safriati S.SI, M.Si memberikan sabutan pada pembukaan acara Festival Tari Ratoh Jaroe Tahun 2024 Se-Jaboetabek. Kegiatan tersebut di adakan oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) dalam memperebutkan Piala Bergilir Gubernur Aceh di Anjungan Aceh, Taman Mini Indah Indonesia, Jakarta, 23 November 2024. Foto: Biro Adpim

Buka Festival Tari Ratoh Jaroe, Pj Ketua Dekranasda Aceh: Terima Kasih Telah Mempromosikan Kebudayaan Aceh