PM, Banda Aceh – Lembaga legislatif dan yudikatif diharapkan mampu melakukan pengawasan maksimal serta memberikan atensi ekstra terhadap kegiatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang dilakukan Pemerintah Aceh. Kedua lembaga tersebut juga diminta untuk dapat mengantisipasi setiap program yang tidak tepat sasaran serta meminimalisir monopoli proyek sehingga kegiatan daerah tidak berjalan secara profesional.
Harapan dan permintaan tersebut diutarakan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kontak Intra Advokasi (YLBH Kontra) Aceh, Deri Sudarma, dalam siaran pers yang diterima awak media, Kamis, 5 Agustus 2021.
Deri lebih lanjut mengharapkan agar program-program APBA dapat berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, dia juga berharap anggaran yang ada di Aceh dapat dikelola dengan baik sehingga jauh dari preseden buruk. “Seperti praktik mafia proyek dan lain-lain,” kata Deri.
Di sisi lain, Deri juga mengharapkan transparansi dan integritas tinggi dari pihak eksekutif di Aceh dapat terwujud selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dia berharap ULP Aceh dan seluruh SKPA tidak terbuai dengan janji-janji manis para pengusaha nakal, yang menggunakan kekuatan eksternal untuk membuat ULP dan SKPA tidak konsisten.
“DPRA selaku lembaga legislatif perpanjangan tangan rakyat Aceh harus mampu membuktikan ke publik terhadap fungsi pengawasannya pada Pemerintah Aceh, agar lembaga eksekutif tersebut tidak ugal-ugalan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya,” ujar Deri lagi.
Dia mencontohkan pengalaman di APBA sebelumnya yang dinilai sarat intervensi dari pihak eksternal.
Selain itu, Deri juga berharap kepolisian dan kejaksaan selaku lembaga yudikatif dapat menjadi mercusuar bagi masyarakat Aceh, dengan cara memaksimalkan fungsi dan perannya. Menurut Deri hal tersebut penting agar kualitas pembangunan di Aceh dapat sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
“Ketertinggalan Aceh begitu jauh, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia. Apalagi disinyalir beberapa tahun ini, ada dugaan oknum pengusaha nakal yang mampu mendikte ULP dalam menentukan pemenang kegiatan lelang seperti santer diberitakan oleh berbagai media di Aceh,” pungkas Deri.[]
Belum ada komentar