KPK Bahas Supervisi Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi di Aceh?

bahas supervisi kasus korupsi di Aceh
KPK Bahas Supervisi Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi di Aceh?

PM, Banda Aceh – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas penanganan sejumlah kasus tindak pidana korupsi di Aceh bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pembahasan tersebut dilaksanakan di ruang Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Jumat, 3 September 2021.

Indra Khaira Jaya selaku Kepala Perwakilan BPKP Aceh bersama Korwas Investigasi Ambal Riyanto menyambut kedatangan Tim KPK.

Informasi yang dilansir situs resmi BPKP Aceh, Senin, 6 September 2021, disebutkan substansi pembahasan dalam pertemuan tersebut terkait dengan tujuan KPK untuk mensupervisi kasus-kasus korupsi yang ditangani polisi dan kejaksaan di Aceh. KPK juga melakukan supervisi kasus dugaan korupsi berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) hasil audit BPKP Aceh.

Indra Khaira Jaya dalam pembahasan tersebut turut memberikan masukan untuk mendorong proses kasus beasiswa agar mendapat kepastian hukum. Menurutnya pemanfaatan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP bisa menjadi bagian penting dalam proses hukum tersebut.

“Dalam hal ini, BPKP siap menjadi saksi ahli serta dukungan lainnya sesuai dengan tupoksi BPKP Aceh,” tulis BPKP Perwakilan Aceh dalam keterangan resminya.

Kepala Perwakilan BPKP Aceh juga memohon KPK untuk memonitoring secara khusus atas masalah TPK bimbingan teknis di Aceh Barat. Menurutnya BPKP Aceh sudah mendukung dengan melakukan audit PKKN. Indra menyebutkan jika dilihat dari dampaknya, kasus tersebut akan berindikasi luas kepada kegiatan yang sama di seluruh desa, yang ada di seluruh Aceh.

Usulan dan diskusi yang dilakukan secara teknis tersebut disebutkan dapat menjadi catatan bagi tim KPK. Selanjutnya hasil pembahasan itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi kepada pihak terkait agar berproses sesuai saran dan masukan yang diberikan oleh BPKP.

Di akhir pembicaraan, Tim KPK berharap kepada BPKP Aceh untuk terus mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian melalui Audit Investigasi (AI) dan Audit PPKN, agar proses hukum atas tipikor dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih baik kedepannya.[]

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Dua Sepmor Laga Kambing di Aceh Timur, Dua PengendaraTewas
Foto ilustrasi : Petugas kepolisian melihat sepeda motor yang usai kecelakaan di Jalinsum Banda Aceh – Medan (sumut) tepatnya di Desa Keude Bagok Dua, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Kamis, (25/6/2020) (ANTARA/HO)

Dua Sepmor Laga Kambing di Aceh Timur, Dua PengendaraTewas

WhatsApp Image 2024 12 12 at 17.00.04
Keterangan foto: Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah M.Si menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, 12 Desember 2024 Foto: (Humas BPPA)

Plt Sekda Aceh Hadiri Rakornas Forsesdasi 2024

Marlina Usman istri Gubernur Aceh, saat dilantik sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh periode 2025-2030, oleh Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran Rakabuming, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025. Foto: Biro Adpim
Marlina Usman istri Gubernur Aceh, saat dilantik sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh periode 2025-2030, oleh Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran Rakabuming, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025. Foto: Biro Adpim

Marlina Usman Dilantik sebagai Ketua Dekranasda Aceh, Siap Bangkitkan UMKM