1536558cyber crime police780x390
Ilustrasi: UU ITE.[Kompas]

PM, Banda Aceh – Koalisi Advokasi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk merespon surat amnesti dari Presiden RI untuk dosen Universitas Syiah Kuala (USK) Saiful Mahdi. Hal tersebut menurut koalisi perlu dilakukan sesegera mungkin sebelum memasuki masa reses pada 8 Oktober 2021 mendatang.

“Sekarang “bola” pemberian amnesti ini ada di tangan DPR RI. Menurut Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, Presiden harus mendengarkan DPR lebih dulu bila akan memberikan amnesti dan abolisi,” kata perwakilan koalisi, Syahrul Putra Mutia dari LBH Banda Aceh, Rabu, 6 Oktober 2021.

Dia menyebutkan butuh dorongan cepat dari publik agar DPR segera membacakan surat tersebut pada saat rapat paripurna 7 Oktober 2021. DPR juga diharapkan segera memutuskan pembahasan pertimbangan amnesti di tengah masa reses.

“Koalisi juga mengajak publik secara luas untuk memberikan dorongan kepada DPR RI agar segera memberi jawaban hasil pertimbangan atas Surat Presiden terkait pemberian amnesti bagi Dr. Saiful Mahdi,” katanya.

Permintaan amnesti ini didukung oleh lebih dari 85 ribu penandatangan di platform petisi Change.org dan ratusan surat dukungan dikirim oleh organisasi masyarakat sipil di Aceh. Organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia, akademisi dari dalam negeri dan luar negeri juga mendukung Presiden untuk memberikan amnesti. Permintaan amnesti untuk Saiful Mahdi juga diikuti dengan surat dukungan dari organisasi HAM internasional yang dikirim langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, sejak surat permohonan diajukan pada 6 September 2021 oleh tim hukum dan Dr. Saiful Mahdi, pemerintah merespon dengan melakukan pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan Dian Rubianty istri Saiful Mahdi, Prof Ni’mahul Huda, Dr Herlambang P Wiratraman, Dr. Zainal Arifin Mochtar selaku pakar hukum dan akademisi, dan tim pengacara serta pendamping pada 21 September 2021. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan Menkopolhukam dengan pimpinan Kemenkumham dan pimpinan Kejaksaan Agung, selanjutnya Menkopolhukam mengusulkan pemberian amnesti itu kepada Presiden pada 24 September 2021.

Dr Saiful Mahdi adalah dosen di Universitas Syiah Kuala, di Aceh. Ia juga aktif dalam aktivitas dan upaya pemenuhan perdamaian dan hak asasi manusia.

Pada Maret 2019, Dr. Saiful Mahdi, dosen jurusan statistika pada fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala di Aceh, mengirimkan pesan yang mengkritik hasil tes CPNS bagi dosen fakultas teknik di grup WhatsApp “Unsyiah Kita” yang dikelolanya. Di antaranya, ia mengatakan, “dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin,” dan “Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble?”

Dia menulis pesan tersebut untuk menanggapi seleksi pegawai negeri sipil yang diadakan pada akhir tahun 2018 sebagai rekrutmen dosen di fakultas teknik universitas tersebut. Setelah tes berlangsung, Saiful Mahdi mendengar adanya dugaan penyimpangan dalam proses seleksi dari seorang dosen Fakultas Teknik yang telah bekerja di sana selama dua tahun dan mengikuti tes tersebut untuk mendapatkan status PNS.

Ia menginformasikan kepada Saiful Mahdi bahwa seorang peserta ujian yang diduga tidak memenuhi kriteria administratif dapat mengikuti proses seleksi dan kemudian lulus ujian, sedangkan dirinya sendiri dinyatakan gagal meski mendapat nilai tertinggi di antara peserta ujian lainnya saat uji kompetensi.

Saiful Mahdi, yang telah bekerja di universitas tersebut selama 25 tahun, menganalisis nilai-nilai peserta tes dari fakultas teknik dan kemudian menyimpulkan bahwa ada kejanggalan dalam penilaian yang harus dipertanyakan ulang. Dia kemudian menulis kritik terhadap proses seleksi tersebut di grup WhatsApp “Unsyiah Kita” yang beranggotakan sekitar 100 dosen universitas tersebut.

Pesan yang dia tulis kemudian beredar di kalangan karyawan universitas dan akhirnya diketahui oleh dekan fakultas teknik, yang bukan merupakan anggota grup WhatsApp itu.

Dekan tersebut selanjutnya melaporkan Saiful Mahdi ke Senat, yang kemudian memanggilnya untuk dimintai klarifikasi pada tanggal 18 Maret 2019. Setelah itu, Senat mengirim surat kepada Saiful Mahdi pada tanggal 6 Mei 2019 yang menyatakan adanya pelanggaran kode etik dan meminta Saiful Mahdi untuk menulis surat permintaan maaf kepada jajaran pimpinan Fakultas Teknik terkait pernyataan yang ia buat. Namun, Saiful Mahdi menolak untuk meminta maaf dan mempertanyakan keputusan Senat karena dirinya belum pernah diperiksa dalam sidang etik atas kasus tersebut.

Pada tanggal 4 Juli 2019, Saiful Mahdi dipanggil oleh Kepolisian Resor kota Banda Aceh sebagai saksi dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh dekan fakultas teknik. Setelah diperiksa, dia ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena diduga mencemarkan nama baik dekan tersebut, meski Saiful Mahdi tidak pernah menyebut nama siapapun dalam pesan WhatsApp-nya.

Kasus tersebut diadili dan pada 21 April 2020, Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp10 juta kepada Saiful Mahdi, meskipun tidak ada bukti yang dapat secara jelas menyatakan bahwa dia telah melanggar hukum. Saiful Mahdi kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tetapi ditolak.

Pada 29 Juni 2021, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Saiful Mahdi dan menguatkan vonis bersalah yang dijatuhkan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Banda Aceh.

Pada 2 September 2021, pihak kejaksaan mengantar Saiful Mahdi untuk mulai menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Tim hukum beserta koalisi masyarakat sipil telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo pada 6 September 2021 yang isinya meminta Presiden untuk memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi.

Tim hukum beserta beberapa pakar hukum dan istri Saiful Mahdi juga melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam Mahfud MD beserta jajarannya pada 21 September 2021. Pertemuan tersebut bertujuan untuk meyakinkan pemerintah bahwa Dr. Saiful Mahdi layak diberikan amnesti.

“Pada 29 September 2021, Presiden mengirim Surat Presiden untuk meminta pertimbangan dari DPR. Saat ini upaya meminta amnesti itu masih menunggu jawaban dan pertimbangan DPR,” kata Syahrul.[]

Komentar