Kementerian PUPR Gelar Sayembara Desain Ibu Kota Negara

Kementerian PUPR Gelar Sayembara Desain Ibu Kota Negara
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono. (ANTARA/Komang Suparta)

Denpasar – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan menggelar sayembara nasional desain ibu kota baru berdasarkan Pancasila, terkait rencana pembangunan ibu kota di Kalimantan.

“Kami sudah menyiapkan dewan juri sebanyak tujuh hingga sembilan orang,” kata Menteri PUPR Basuki di sela pembukaan Konferensi Internasional ASEAN Constructors Federation (ACF) ke-48 dan Konferensi Asosiasi Kontraktor Indonesia, di Nusa Dua, Bali, Jumat.

Basuki mengatakan, sayembara akan diikuti oleh berbagai kalangan seperti arsitek, planologi dan lainnya sebagai kontribusi membangun ibu kota negara. Namun kriteria peserta tetap mengacu pada TOR (Kerangka Acuan Kerja) yang telah dibuat pihak Kementerian PUPR.

“Dalam rancangan TOR tersebut sudah dijelaskan kriteria-kriteria rancangan ibu kota yang mengacu pada Ibu Kota Pancasila. Dalam mendesain itu rancangan sudah matang, karena kita pikirkan kota tersebut 50 tahun hingga 100 tahun ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut Basuki mengatakan dalam sayembara ini nantinya akan ada tiga pemenang. Desain dari tiga pemenang ini akan menjadi acuan dalam mendesain ibu kota negara itu.

Pihaknya juga akan menyayembarakan secara internasional, dengan tujuan mendapatkan masukan dari dunia luar. “Kriteria sayembara desain yang akan diikuti oleh peserta internasional acuannya tetap pada ketiga pemenang secara nasional.

Namun dalam sayembara ini diharapkan akan ada inovasi dan masukan yang lebih sempurna, diterjemahkan dalam bentuk desain Ibu Kota Negara Republik Indonesia,” ucapnya.

Basuki mengatakan bahwa pihaknya dalam empat tahun ke depan mengharapkan sudah ada progres terkait desain ibu kota tersebut. Sehingga mempercepat tindak lanjut apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah itu.

Pembangunan ibu kota negara yang dibiayai APBN di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan lainnya. Sedangan dukungan dari pihak investor dan swasta, seperti pembangunan istana presiden atau negara, perkantoran, transportasi dan perumahan, ujar dia.

Sumber: Antara

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Di Aceh, Belum Ada Pemantau Pemilu Mendaftar
Anggota Komisioner Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP ) Aceh,, Roby Syahputra (tengah) memperlihatkan kertas suara pemilu legislatif pada rapat pleno penetapan daftar pemilhan umum 2014 di Banda Aceh, Senin (20/1). Rapat Koordinasi yang dihadiri sejumlah anggota partai nasional dan partai lokal itu menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) perubahan Desember 2014 sebanyak 3.315.094 pemilih atau berkurang dari DPT sebelumnya Desember 2013 sebanyak 3.322.152 pemilih. ANTARA FOTO/Ampelsa/14

Di Aceh, Belum Ada Pemantau Pemilu Mendaftar