PM, BANDA ACEH—Juru Bicara Partai Aceh (PA), Suadi Sulaiman menyayangkan penggeseran peringatan Hari Perdamaian Aceh yang sejatinya diperingati 15 Agustus. Menurut kabar, perayaan peringatan Hari Perdamaian Aceh yang dikenal dengan Hari MoU Helsinki itu ditunda ke bulan Oktober dan November mendatang.
“Pergeseran ini sangat kita sesalkan! Seharusnya tidak perlu terjadi. Ini sama halnya dengan upaya memudarkan sejarah Aceh. Ini preseden buruk terhadap perdamaian Aceh. Pergeseran ini pun tidak mendasar. Panitia Pelaksana harus bertanggung jawab terhadap pergeseran ini,” kata Suadi, saat dikonfirmasi Pikiran Merdeka, Sabtu (15/08/2015) malam.
Suadi yang akrab disapa Adi Laweueng menyatakan pihaknya sangat kecewa dengan Pemerintah Indonesia yang tidak menghormati dan menghargai hari penghentian konflik GAM-RI. Menurut dia, hal ini mutlak kesalahan Pemerintah Indonesia yang menunjukkan sikap tidak ikhlasnya terhadap capaian perdamaian Aceh.
“Untuk kita ketahui bersama, semestinya setiap tanggal 15 Agustus harus ditetapkan sebagai hari libur di Aceh sehingga harus diperingati, tidak boleh digeser. Harus tetap pada tanggal tersebut,” tegas Adi.
Sejalan dengan itu, Adi menilai tercapainya kesepakatan perdamaian, harusnya dijadikan momen untuk membangun, bukan menghancurkan serta mempertahankan egoisme dan ambisiusme sekelompok orang.
“Hari ini kita lihat seakan-akan pemerintah pusat tidak bertanggung jawab atas perdamaian ini, termasuk Marti Ahtisaari dan teman-temanya secara kolegial di bawah payung Crisis Management Iniciative (CMI),” kata Adi ketus.
Menurut mantan Anggota DPRK Pidie ini, peringatan Hari Perdamaian Aceh tidak hanya ada di pundak Pemerintah Aceh dan rakyat Aceh, tapi juga tanggung jawab semua stakeholders yang terlibat dari awal proses perdamaian. “Juga pihak lainnya yang menginginkan Aceh ini tetap damai secara berkesinambungan dan berkelanjutan,” jelas Adi Laweueng.
[PM004]
