Indonesia Terpilih Jadi Anggota DK PBB

Indonesia Terpilih Jadi Anggota DK PBB
Indonesia Terpilih Jadi Anggota DK PBB

Indonesia jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Indonesia terpilih setelah mengantongi 144 dari 190 keseluruhan suara. Indonesia juga telah memenuhi persyaratan minimal 2/3 dari anggota tetap PBB atau 127 suara.

Lantas apa kewenangan DK PBB di mana Indonesia menjadi anggotanya?

Dilansir dari detik.com, DK PBB memiliki 15 anggota yang terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Mengacu pada Piagam PBB, DK PBB memiliki tanggung jawab utama untuk masalah perdamaian dan keamanan internasional. Semua negara anggota PBB wajib mematuhi keputusan DK PBB.

Dewan Keamanan menjadi pemimpin dalam menentukan hal apa saja yang menjadi ancaman bagi perdamaian atau tindakan agresi. DK PBB akan menyerukan kepada pihak yang berselisih untuk berdamai. Selain itu, DK PBB juga bisa merekomendasikan metode-metode penyelesaian yang sesuai. Dalam beberapa kasus DK PBB dapat memberi sanksi atau justru memberi izin penggunaan pasukan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Kewenangan lain, DK PBB juga dapat merekomendasikan kepada Majelis Umum terkait penunjukan Sekjen PBB dan penerimaan anggota baru PBB. Bersama-sama Majelis Umum, DK PBB juga bisa memilih hakim-hakim di Mahkamah Internasional.

Menlu Retno Marsudi telah menjelaskan 4 komitmen Indonesia di DK PBB. Pertama adalah memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global.

Kedua adalah menguatkan sinergitas antar negara-negara dengan DK PBB dalam menjaga perdamaian. Ketiga Indonesia akan mendorong terbentuknya global comprehensive approach untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.

“Indonesia juga akan mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan global yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas tentunya akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030,” tutur Retno melalui video conference dari Markas PBB di New York seperti dilihat dari layar di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (8/6/2018) malam.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB menjadi keempat kalinya sepanjang sejarah Indonesia. Setelah sebelumnya menduduki kursi tersebut pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

(detik.com)

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

IMG 20241010 WA0028 1050x525
Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H Safrizal ZA, M. Si, saat memberikan sambutan pada Gala Dinner menyambut Puncak Kegiatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2024, di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Rabu (9/10/2024) malam. Foto: Biro Adpim

Bulan PRB 2024, Pj Gubernur Safrizal: Na Ingat, Na Selamat

D765BEC3 64A1 4AA4 972D 6AC373A2D84A
Dua komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara (kedua kanan), dan Aminudin (kanan) berbicara dengan polisi di sela pemeriksaan tiga mobil yang dikendarai polisi dan enam laskar FPI dalam kasus penembakan anggota FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/12/2020). Setelah pemeriksaan terhadap tiga mobil yang digunakan saat kasus penembakan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 tersebut, Komnas HAM akan menindaklanjuti hasil balistik, siapa saja yang menembak, dan cek darah dari anggota FPI. ANTARA FOTO/Aditya

Komnas HAM Nilai Kematian Laskar FPI Sebagai Tindakan Pelanggaran HAM