PM, Jakarta – Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengakui bahwa kekerasan terhadap wartawan masih menjadi ancaman serius pada tahapan Pemilu 2024.
Dalam sambutannya di Acara Nivelasi dan Koordinasi Fungsi Kehumasan Divisi Humas Polri, Jakarta, pada Selasa (21/11/23), Rahayu menyatakan bahwa perlindungan dan respons yang efektif menjadi hal yang sangat penting.
“Kerentanan wartawan mengalami kekerasan dalam konteks pemilu menjadi urgensi
mekanisme respons pencegahan dan penanganan,” ujar Rahayu, Selasa (21/11).
Menurut Ketua Dewan Pers, pembentukan mekanisme perlindungan wartawan dari kekerasan, terutama dalam konteks pemilu, perlu didorong. Peran media dianggap krusial dalam menjamin kelancaran dan terwujudnya Pemilu 2024 yang damai.
“Penting juga untuk meningkatkan literasi pers, baik di tingkat pemerintah daerah, aparat penegak hukum, partai politik, maupun masyarakat umum,” bebernya.
Sejak awal tahun 2023, Dewan Pers telah menerima berbagai keluhan mengenai hambatan terhadap kebebasan pers yang dilakukan oleh aparat keamanan, partisipan partai politik, dan pihak yang tidak dikenal. Hal ini menjadi perhatian utama agar kasus-kasus semacam itu tidak semakin meningkat menjelang tahapan pemilu.
