PM, Banda Aceh – Tim Pemerintah Aceh telah menyerahkan dokumen anggaran daerah 2018 ke Kemendagri di Jakarta, hari ini, Jumat (2/3). Demikian disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata kepada wartawan, Jumat (2/3) malam.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tim Pemerintah Aceh di Jakarta, kata Wira, awalnya dokumen yang diserahkan dalam bentuk soft copy. “Dokumen itu dimasukkan ke Subdit Wilayah I Kemendagri.
“Dokumen itu telah masuk dalam sistem, dan lazimnya dokumen itu bisa langsung diperiksa oleh Subdit Wilayah I,” ujar Wira.
Kata dia, secara administrasi Tim Pemerintah Aceh juga telah menyerahkan dokumen anggaran dalam bentuk hard copy kepada Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri.
“Memang masih ada dokumen yang harus dilengkapi, misal karena tertinggal atau sebagainya. Seperti dokumen RPJM, itu tidak hanya yang baru, tapi dokumen RPJM yang lama juga harus dimasukkan,” tambah Wira.
Pemerintah Aceh, sambung Wira, akan segera melengkapinya dan Senin pekan depan akan kembali dimasukkan ke ULA. “Setelah semua dokumen tersebut lengkap, barulah masuk pada tahap klarifikasi,” ujarnya.
Di tahap ini, pihak Kemendagri akan memanggil pihak-pihak yang diperlukan untuk melakukan klarifikasi.
“Klarifikasi ini ada dua. Pertama untuk KUA PPAS yang diajukan Rp 15,3 triliun. Yang kedua penjabaran programnya, bedah detil per SKPA,” katanya.
Proses ini, kata Wira, akan dijalankan dalam 30 hari kerja. “Tapi bisa saja lebih cepat,” katanya.()
Belum ada komentar