PM, Banda Aceh – Puluhan massa dari Aliansi Pemuda Peduli Aceh (APPA), Kamis (21/1/2021) menggelar aksi menuntut transparansi dana hibah Rp 9,5 miliar yang digelontorkan Pemerintah Aceh untuk 100 Ormas/OKP di Aceh.
Dalam aksinya, massa menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak tepat, lantaran di masa pandemi, UMKM dan masyarakat miskin lah yang paling terdampak.
“Sebaiknya dana hibah dialihkan saja kepada UMKM untuk pemulihan ekonomi,” kata Korlap aksi, Aris Munandar.
Ia juga menambahkan, Pemerintah Aceh seharusnya tahu mana prioritas dalam upaya pemulihan kondisi saat pandemi Covid-19. Apalagi di sisi lain masih banyak masyarakat miskin yang butuh rumah dhuafa di Aceh.
“Maka kami butuh transparansi, gubernur harus mengusut siapa yang bermain dalam penggunaan dana hibah itu,” desak Aris.
Selain menuntut pengawasan terkait alokasi dana tersebut, pemerintah juga didesak untuk membatalkan pemberian dana hibah kepada organisasi yang tidak jelas keberadaannya.
Sementara itu, Kepala Biro Humpro Setda Aceh, Muhammad Iswanto saat menerima kedatangan massa aksi mengatakan, hibah dana bagi OKP untuk penanggulangan Covid-19 itu sudah melalui seleksi yang ketat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan Kesbangpol.
Kedua instansi itu, kata dia, telah melakukan verifikasi, mengecek keabsahan dan keaktifan organisasi dalam melakukan kegiatan penanggulangan Covid-19.
“Setelah melalui verifikasi yang ketat, 100 OKP yang dipilih disalurkan dana hibah melalui Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA),” ujar dia.
Iswanto juga mengklaim 100 organisasi yang terpilih itu sudah bekerja lebih dulu dengan dana sendiri untuk menyosialisasikan pencegahan Covid-19. Apa yang sudah dilakukan Ormas/OKP itu, kata dia, jauh lebih besar dibandingkan besaran bantuan yang disalurkan pemerintah.
“Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah skema lainnya seperti pemberian dana stimulan bagi UMKM dan penyaluran bahan pokok bagi warga miskin terdampak pandemi,” ujar Iswanto.(*)
