PM,SIGLI – Kalangan DPRK Pidie menilai data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah tersebut amburadur. Hal ini menyusul ditemukannya nama orang yang telah meninggal, masuk dalam daftar penerima mamfaat.
“Pendataan yang dilakukan petugas PKH amburadul dan Pemerintah Pusat harus melibatkan pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk pendataan yang akurat. Sehingga penerima dana PKH tepat sasaran dan tidak sesuka hati,” ujar Ketua Komisi E DPRK Pidie Khairil Syahrial, kepada pikiranmerdeka.co, Senin (13/11).
Terkait: Di Pidie Orang Meninggal Terima Dana PKH
Lanjut dia, pendataan PKH yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tanpa melibatkan aparatur gampong jelas tidak mendapatkan data akurat.
“Kita menduga petugas pendataan tanpa konfirmasi dengan masyarakat, hanya mendata di warung kopi, sehingga yang mendapatkan dana PKH orang tidak berhak. Anehnya lagi orang sudah meninggal juga masuk dalam pendataan penerima PKH. Ini sangat amburadul pendataannya,” tegas Khairil.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, seharusnya Pemerintah Pusat mempercayai pendataan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk pendataan khususnya dana PKH. Sebab, Kemensos memiliki jaringan hingga ke gampong-gampong.()
Belum ada komentar