Jakarta—Dalam pidato Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memaparkan rencana Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2013.
Dalam RAPBN 2013, Dana Otonomi Khusus direncanakan sebesar Rp13,2 triliun atau naik Rp1,3 triliun dari pagu APBN-P 2012.
“Dana sebesar itu akan kita alokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua Rp4,3 triliun, Papua Barat Rp1,8 triliun, dan Aceh Rp6,1 triliun,” ungkap SBY di Gedung DPR RI, Jumat (17/8/2012) semalam.
Terang SBY, selain diberikan dana otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat, juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur sebesar Rp 1 triliun.
SBY pun meminta agar Dana Otonomi Khusus dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi rakyat.
“Saya juga meminta agar dilakukan pengawasan yang lebih efektif dalam pemanfaatan Dana Otonomi Khusus,” ujarnya.
SBY menginginkan adanya percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Hal tersebut menurut presiden harus dilakukan lantaran kondisi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya di tanah air.
“Permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih rendah,” ungkapnya.
Hal tersebut menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia serta keterisolasian daerah yang hingga saat ini belum sepenuhnya dapat ditembus jalur transportasi darat.
Untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah akan mengintensifkan langkah-langkah pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di kedua provinsi itu, pemerintah akan melakukan penyediaan tenaga pengajar yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi.
Sementara untuk menembus keterisolasian, pemerintah akan melakukan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan darat yang menembus dari pesisir selatan hingga ke pegunungan tengah.
“Begitu pula, kita tingkatkan pelaksanaan kebijakan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua di beberapa perguruan tinggi unggulan di luar Papua, di sejumlah instansi pemerintah yang strategis, serta pemagangan di berbagai instansi Pemerintah di luar Papuan,” ujarnya.[tribunnews]
Belum ada komentar