PM, Aceh Tenggara – Bupati Aceh Tenggara, HM. Salim Fakhry, mengingatkan seluruh kepala desa di wilayahnya agar tidak menyalahgunakan dana desa. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Salim Fakhry saat membuka Rancangan Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2026 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang berlangsung di Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) pada Jumat, 14 Maret 2025.
Menurutnya, Musrenbang kecamatan bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat serta membahas dan menyepakati rencana pembangunan prioritas. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah pembentukan tim perumus usulan pembangunan serta pemilihan delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang tingkat kabupaten.
“Musrenbang kecamatan merupakan kelanjutan dari Musrenbang desa, di mana seluruh hasilnya telah diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri,” ujar Salim Fakhry.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, tidak ada lagi program titipan dalam pengajuan dana desa, serta tidak ada pungutan yang harus dibayarkan oleh kepala desa untuk mencairkan dana tersebut.
“Dalam kepemimpinan kami, tidak ada lagi program titipan dari pemerintah untuk desa-desa di Aceh Tenggara. Saya ingatkan kepada seluruh kepala desa untuk mengelola dana desa dengan baik dan tidak bermain-main dengan anggaran ini,” tegasnya.
Belum ada komentar