Pasar bertingkat yang dibangun oleh Pemkab Bireuen di kawasan Voa dinilai mubajir. Saat ini, pasar yang bangunan dengan dana rakyat itu jadi kandang kambing. Foto direkam Senin (7/5). (Pikiran Merdeka | Joniful Bahri)
Pasar bertingkat yang dibangun oleh Pemkab Bireuen di kawasan Voa dinilai mubajir. Saat ini, pasar yang bangunan dengan dana rakyat itu jadi kandang kambing. Foto direkam Senin (7/5). (Pikiran Merdeka | Joniful Bahri)

PM, Bireuen–Sejumlah kalangan masyarakat Bireuen mendesak pemerintah setempat untuk merenovasi kembali pasar bertingkat di kawasan jalan Listrik, komplek Voa Bireuen.

Pasar bertingkat itu sebelumnya diperuntukan untuk para pedagang sayur, pedagang rempah-rempah. Belakangan pasar yang dibangun dan menghabiskan dana puluhan juta itu sudah berubah fungsi. Selain tempat buangan sampah, pasar bertingkat tersebut sudah menjadi hunian ternak kabing masyarakat, bahkan sebagian lotengnya sudah hancur.

“Kalau tidak salah, toko dua tingkat di komplek Voa itu dibangun tahun 1990, tapi hingga sekarang, pasar tersebut tidak dimamfaatkan selayaknya, bahkan mubajir kecuali lantai dasarnya,” kata Syahrul, sorang pedagang di kawasan itu, Senin (7/5).

Seharusnya, tambahnya pemerintah dapat memanfaatkan pasar bertingkat itu untuk pedagang kaki lima yang selama ini menempati sejumlah ruas jalan dalam kota, sebab penempatan mereka sangat mengganggu pengguna jalan.

Ketua Forum Koalisi Masyarakat Aksi Reformasi (F-Kamar) M Isda yang dimintai tanggapannya Senin (7/5) kemarin mengaku, sejauh ini pemerintah Bireuen mulai salah kaprah dalam memanfaatkan aset daerah.

“Pasar bertingkat ini salah satu dari sekian banyak aset daerah yang tidak mampu dikelola sesuai dengan aturan atau tepat sasaran, sehingga banyak aset daerah yang mengutungkan ekonomi masyarakat tak mampu dikembangkan dengan baik”, katanya.

Faktor lain, tambah Manan, disebabkan oleh penempatan kapala dinas serta SKPD Bireuen yang tidak sesuai dengan fungsi dan latar belakang pendidikan, sehingga masukan dan pemikiran masyarakat dengan sejumlah SKPD yang dipercayakan oleh bupati selama ini dinilai bertolak belakang.[jon]

Komentar