WhatsApp Image 2023 01 20 at 2 21 45 PM 1
Tim KLHK mengunjungi warga yang tinggal di sekitar perusahaan PT Medco di Aceh Timur. [Dok. Walhi Aceh]

PM, Aceh Timur – Warga di kawasan lingkar tambang PT Medco E&P Malaka di Aceh Timur hingga kini masih terus mendesak pemerintah mengusut limbah udara akibat operasional perusahaan tersebut.

Rabu lalu (18/1/2023) tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun langsung ke Gampong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur. Didampingi lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, warga menyampaikan persoalan yang mereka alami selama ini.

Tak hanya persoalan limbah udara yang berdampak buruk bagi kesehatan, warga juga mengeluhkan realisasi dana pertanggungjawaban sosial (CSR) PT Medco selama ini yang diklaim tak sesuai kebutuhan mereka.

Dalam keterangan pers Walhi Aceh, Jumat (20/1/2023), warga menegaskan beberapa komoditi dana CSR ditentukan sepihak oleh perusahaan itu sendri, sehingga program-program tersebut kerap gagal.

“Jadi berdasarkan keterangan dari warga, penentuan komoditi itu bukan berdasarkan kebutuhan warga, tidak partisipatif,” kata Ahmad Shalihin, Direktur Walhi Aceh.

Salah satu program CSR yang dinilai gagal, saat pihak perusahaan menawarkan penanaman padi System of Rice Intensification (SRI). Selama ini, warga masih menanam padi secara konvensional.

“Tidak mungkin bisa terlaksana dalam satu tahun tanam padi SRI, kondisi tanah di sawah milik warga masih terkontaminasi pupuk mengandung zat kimia, jadi untuk mengubah tanah jadi organik butuh waktu lama,” tuturnya.

Yang terjadi kemudian, produksi padi menggunakan SRI menurun, sehingga banyak warga yang kemudian meninggalkan padi SRI dan kembali menanam padi secara konvensional.

Kemudian ada juga pembagian bibit tanaman perkebunan, sebut Shalihin, seperti durian, rambutan dan beberapa jenis lainnya. Lagi-lagi ini tidak sesuai dengan keinginan warga.

Pasalnya saat warga menerimnya, bibit didatangkan dari luar Aceh dan saat diminta sertifikasi dan surat karantina bibit, pihak yang mendatangkan bibit tidak mampu memperlihatkan seluruh administrasi tersebut.

“Jadi bibit itu ditolak warga dan kemudian memang diganti lain oleh pihak perusahaan, jadi kalau seperti ini dana yang banyak mengalir ke konsultan, bukan ke warga,” tukasnya.

Berdasarkan beberapa fakta dan temuan lapangan tersebut, Walhi Aceh menduga, PT Medco terkesan tidak serius dalam memproteksi warga dari dampak produksi minyak dan gas tersebut. Sehingga kebauan yang seharusnya dapat diantisipasi telah diabaikan.

Begitu juga pengelolaan dana CSR yang semestinya harus secara partisipatif. Perusahaan seharusnya melibatkan secara penuh untuk menentukan program yang hendak dikerjakan untuk pengelolaan dana CSR.

“Jadi program CSR jangan diputuskan top down, tetapi harus button up, sehingga sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga,” jelasnya.[]