PM, Banda Aceh — Tokoh Muda Pidie sekaligus Wakil Ketua DPD KNPI Aceh, Iqbal Mahyiddin Musa menilai peralihan dana desa sebesar Rp.36,5 Milyar untuk penangganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pidie dinilai kurang tepat dan bijaksana.
Menurut akademisi dari Universitas Abulyatama ini, peralihan tersebut berpotensi untuk disalahgunakan, apalagi Pemda Pidie selama ini belum pernah menempatkan tim khusus untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran desa dikabupaten Pidie tersebut, Senin, 6/4.
Dikatakan Iqbal Mahyiddin, dana sebesar itu rawan untuk dikorupsi aparat apalagi penggunaannya digunakan untuk penanganan virus yang belum tentu jelas pelaporannya seperti apa.
Baca Juga: Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Meninggal, Hasil Tes Positif Corona
“Saya malah takut pada saat pelaksanaan, aparat desa menjadi kalang kabut dalam membuat dan menyampaikan laporan”, Kata pengurus KNPI Aceh ini.
Menurut Iqbal, ia lebih sepakat penangganan virus Covid-19 ini, penggunaan anggarannya bersumber dari APBK Pidie.
Selain itu, katanya lagi, sumber anggaran lainya adalah dana SPPD, dana tunjangan pejabat, dan juga uang makan yang selama ini belum digunakan.
Karena itu, ia berharap pemerintah Pidie untuk tidak melanjutkan pemotongan dana desa tersebut sebesar Rp50 juta perdesa.
Lihat Juga: Empat Anggota DPRK Pidie Sumbangkan Pendapatan Bulanannya untuk Penanganan Covid-19
“Saya berharap Kadis dan Pemda untuk tidak melanjutkan penyampaian surat edaran kepada para kepala desa di Pidie”, Harap Iqbal.
Kebijakan tersebut dinilai akademisi ini memberatkan aparatur desa.
“Biarkan dana desa itu mereka gunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan BUMD dan program lainya, jangan dikotak katik lagi dengan membuang badan ke desa”, Kata aktivis muda dari Reubeu ini.
Iqbal malah menilai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Samsul Azhar, kurang bijak dalam melakukan koordinasi sehingga menimbulkan kebijakan karet dilapangan.[]
—
Ikuti perkembangan berita Covid-19 di Aceh.
