Samsul Bahri bin Amiren alias Tiyong (PM/Oviyandiemnur)

PM, Banda Aceh – Sejumlah keputusan yang diambil Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah akhir-akhir ini menuai beragam tanggapan. Terakhir, respon terkait dengan tindakannya mencopot serta melantik Plt pimpinan di tiga lembaga keistimewaan Aceh.

Ketua Harian DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) Samsul Bahri alias Tiyong, mengingatkan Plt Gubernur agar lebih baik fokus pada ikhtiar menunaikan janji-janji kampanye pada Pilkada 2017 lalu.

“Dari pada sibuk pada urusan gonta-ganti pejabat,” kata dia, Senin (25/2).

Ia mengaku telah mendapat informasi, bahwa pencopotan terhadap pimpinan Majelis Adat Aceh (MAA), Baitul Mal Aceh (BMA) dan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dilakukan secara sepihak tanpa komunikasi dengan stakeholder lainnya.

Menurut Tiyong, secara administratif dan fungsional ketiga lembaga tersebut diatur melalui qanun yang dibahas dan disahkan oleh DPR Aceh. Karena itu, sudah sepatutnya Plt Gubernur mengkomunikasikan dengan DPRA jika ada kebijakan strategis yang akan diambil terhadap lembaga-lembaga keistimewaan tersebut.

“Kalaupun tidak melalui rapat, minimal ada korespondensi dengan pihak DPRA,” sesal Tiyong.

Ia juga menyarankan agar Plt Gubernur menghindari cara-cara arogan dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh. Arogansi dalam pengambilan kebijakan hanya akan menimbulkan reaksi negatif dan polemik ditengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu tidak selaras dengan semangat “Good Governance” yang dijalankan secara demokratis.

“Bukankah saudara Plt Gubernur selalu mendengungkan kalau saudara akan menerapkan prinsip “Glass Box Management” dalam menjalankan roda organisasi pemerintah Aceh?” kritiknya.

Tunaikan Janji

Lebih lanjut, Tiyong meminta Nova benar-benar fokus pada upaya mewujudkan semua janji-janji kampanye Irwandi-Nova kepada rakyat Aceh pada Pilkada 2017 lalu.

“Tolong diingat, rakyat sekarang sedang menunggu realisasi dari janji-janji yang telah diucapkan,” ujar Tiyong.

Program Aceh Hebat yang dibagi dalam 15 program unggulan, sambung dia, sudah terangkum dalam Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2017-20122. Jadi, menurutnya tak ada alasan lagi menunda-nunda semua janji kampanye. Dirinya berharap agar 15 program prioritas itu tetap  jadi patron dalam pengambilan kebijakan anggaran  dan pembangunan oleh Pemerintah Aceh ke depannya.

Ia mengingatkan, tahun 2018 lalu ada sebanyak 4100 unit lebih rumah dhuafa yang telah dianggarkan dalam APBA, tapi tak satu pun yang dibangun.

“Padahal janji kita pada rakyat akan membangun 6000 unit rumah dhuafa setiap tahun selama 5 tahun Pemerintah Irwandi – Nova,” kata Tiyong.

Sebagai Ketua Tim Pemenangan Irwandi – Nova pada Pilkada lalu, Tiyong merasa punya tanggung jawab moral yang sama kepada rakyat Aceh untuk memastikan semua janji kampanye dapat ditunaikan seluruhnya di akhir periode pemerintahan ini. Jangan sampai janji kampanye hanya jadi manifesto politik temporer untuk meraih dukungan rakyat pada saat pemenangan Pilkada semata.

“Saya mengajak kepada Plt Gubernur Aceh untuk melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam setiap rencana pengambilan kebijakan strategis agar dapat diterima oleh semua pihak. Bukankah untuk mewujudkan Aceh Hebat kita butuh kerja kolektif dengan melibatkan seluruh sumber daya dan elemen yang ada di Aceh?” tandasnya. []

 

 

Komentar