Kantor Bank Aceh

Pemberlakuan bunga tinggi dimainkan Bank Aceh dalam menyalurkan kredit. Banyak PNS terjerat rente di bank berlabel syariah itu.

Pagi itu, dua lembar kertas HVS berukuran A4 diterima Budi Azhari dari seorang pegawai Bank Aceh. Pria berprofesi sebagai dosen PNS ini memperhatikan deretan angka beserta keterangan singkat yang tertera di kertas itu. Di lambaran itu, juga tercantum print out rekening koran yang telah diangsurnya selama dua tahun lebih.

“Saat itu saya ingin tahu berapa sisa hutang saya karena saya berniat melunasi seluruh hutang saya dengan Bank Aceh,” ujar Budi Azhari kepada Pikiran Merdeka, Kamis (30/3/2017).

Dalam taksirannya, hutangnya dengan bank plat merah itu hanya tersisa puluhan juta rupiah. Karena itu, ia bermaksud melunasi seluruh hutangnya pada Jumat (24/3/2017). Namun, pria berkacamata itu terkejut bukan kepalang. Pasalnya, hutangnya dengan Bank Aceh masih menyentuh angka ratusan juta rupiah.

“Di luar dugaan saya. Setelah ditotal, hutang saya masih tersisa Rp185 juta lebih,” imbuhnya.

Padahal, akunya, sejak pinjaman tersebut diperolehnya pada 2014, ia rutin mengangsur hutangnya yang dipotong langsung dari gaji bulanannya selaku PNS.

“Saya pastikan tidak ada yang menunggak. Setiap bulan gaji saya dipotong Rp2,7 juta dan itu telah berlangsung selama 33 bulan,” tuturnya.

Pengalaman buruk itu berawal dari keperluan mendadak keluarganya. Setelah bermusyawarah singkat dengan keluarganya awal Juni 2014, Budi akhirnya mengajukan pinjaman Rp200 juta ke Bank Aceh Syariah di Jalan T Hasan Dek, Beurawe, Banda Aceh. “Dana tersebut untuk membantu keparluan adik saya,” katanya.

Selang beberapa hari, tepatnya 11 Juni 2014, setelah melengkapi semua persyaratan, pinjaman yang diajukan tersebut pun cair. Setelah dipotong biaya asuransi dan administrasi, dirinya menerima Rp190 juta.

Sebelum membawa pulang dana tersebut, Budi diminta melaukan ijab qabul dengan pihak bank serta menandatangani sejumlah perjanjian. Diantaranya, harus melunasi pinjaman dengan tenor (jangka waktu) 15 tahun, bersedia dibebankan rate atau bunga sebesar 10 persen, dan menyetujui keuntungan/margin bank sebesar Rp300 juta.

Baca : Bank Aceh Belum Murni Bersyariah

“Saat itu, saya tidak permasalahkan nominal yang diberikan. Yang penting kebutuhan kerluarga saya dapat segera tertutupi,” ujarnya.

Namun, akunya, ia begitu tak menduga setelah melihat seluruh print koran pembayaran kredit dan akumulasi total sisa hutang yang jauh dari perhitungannya. “Ya sudah, saya biarkan saja bank menikmati keuntungan Rp300 juta dari saya yang diambil dari angsuran selama 15 tahun,” katanya.

Budi kemudian menceritakan pengalaman getir itu kepada kerabatnya. Belakangan ia juga memposting pengalamannya itu di akun facebook miliknya.

Tak berselang lama, postingan tentang pengalamannya itu mendadak viral di media sosial. Ragam komentar bermunculan. “Ini mungkin juga penting untuk diketahui oleh kawan-kawan PNS lain. Ternyata, setelah saya tulis di FB, cukup banyak yang bernasib sama seperti saya,” ceritanya.

Selain Budi, pengalaman lain juga dirasakan salah seorang guru di Lampeneuruet, Darul Imarah, Aceh Besar. Ia mengaku mengajukan pinjaman Rp150 juta di bank yang sempat dikenal dengan nama BPD Syariah tersebut.

“Pinjaman itu saya ambil dengan jangka waktu angsuran selama 10 tahun,” kata wanita yang tidak mau disebut namanya, Jumat (31/3/2017).

Setelah mengangsur dua tahun, ia bermaksud melunasi seluruh hutangnya meskipun tempo angsurannya masih tersisa 12 bulan lagi. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar dugaannya. “Saya mau bayar seluruhnya sebelum jatuh tempo. Tapi, meski saya akan melunasi seluruhnya, tetap saja dibebankan bunga seperti angsuran bulanan. Tidak ada keringanan sama sekali,” imbuhnya.

Pengalaman tersebut membuat ibu dua anak tersebut berang. Sehingga, baru-baru ini, setelah meunasi semua hutangnya dengan bank yang disokong Pemerintah Aceh itu, dirinya sudah tidak pernah lagi bertransaksi dengan bank tersebut. “Saya lebih milih bank lain. Sistim syariah di Bank Aceh malah lebih parah dari bank-bank konvensional lain,” pungkasnya.

Baca : Bank Aceh Tak Pro Rakyat, Andalkan Kredit Konsumtif

TIDAK SESUAI HARAPAN

Ketua Kolisi Barsan Guru Bersatu (Kobar-GB) Aceh Sayuthi Aulia mengaku hingga kini masih saja mendapati berbagai keluhan yang dirasakan debitur, terutama PNS saat mengambil kredit di Bank Aceh.

Keluhan itu antara lain, katanya, masih tingginya suku bunga yang ditawarkan pihak bank. “Meski sudah syariah, PNS masih saja terjerat. Mereka (PNS) kerap dijerat dengan mudahnya persyaratan namun beratnya pembayaran angsuran bulanan,” ujarnya kepada Pikiran Merdeka, Rabu (29/3/2017).

Ia menilai, Bank Aceh sengaja menawarkan bunga yang tinggi untuk mengeruk keuntungan berlipat ganda. Para debitur, secara tidak langsung, dipaksa untuk tetap ‘setia’ berurusan dengan bank hingga jatuh tempo yang disepakati.

“Ini menzalimi orang karena dengan sengaja menahan hak orang. Kan mereka (debitur) bisa saja ingin membayar hutangnya sekaligus karena mungkin ingin pindah haluan untuk mengambil kredit di tempat lain,” imbuhnya.

Selain itu, kata Sayuthi, tingginya keuntungan yang didapatkan pihak bank belum sebanding dengan peran Bank Aceh terhadap sektor ekonomi yang diberikan kepada masyarakat. Ia melihat, kredit yang diberikan bank itu cendrung mengedepankan kepentingan orang kaya dan PNS.

Di sisi lain, katanya, banyak warga yang ingin mendapatkan kredit namun harus harus menguburkan keinginan itu karena tingginya suku bunga yang ditawarkan.

“Maunya masyarakat kecil yang memang sangat membutuhkan dana, misalnya untuk modal usaha, jangan ditinggikan bunganya. Bahkan, kalau memungkinkan, ditiadakan bunganya,” harap Sayuthi.

Ia juga meminta Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk segera memberikan pertimbangan terhadap sistim Bank Aceh yang masih menerapkan sistim konvensional meskipun sudah diresmikan sebagai bank syariah. “Kenapa permasalahan seperti ini tidak diurusi pihak MPU? Ini kan menyangkut persoalan ribawi yang bisa menyesatkan umat,” pungkasnya.[]

Komentar

AdvertisementPemutihan pajak Kenderaan di Aceh