Dengan mengirimkan kader terbaiknya ke Senayan, Partai Aceh bertekad meningkatkan nilai tawar Aceh di pentas politik nasional.

Kekalahan pada Pilkada 2017 lalu menjadi pelajaran berharga bagi Partai Aceh. Evaluasi terus dilakukan sejak Mubes ke-II di bulan Februari lalu. Ketika itu, pimpinan Mubes, Dahlan Jamaludin menyampaikan bahwa tergerusnya suara PA tahun lalu melatarbelakangi perubahan yang akan diusung menyambut Pileg 2019 mendatang.

“Pembahasan mengenai rencana menyongsong Pileg di tahun 2019, berkaitan dengan strategi dan taktik serta konsolidasi Partai Aceh sampai basis di tingkat gampong,” terang Dahlan.

Terkait: Restu Mualem ke Senayan

Ia mengaku mulai terjadi dinamika di tubuh PA. Hal itu beranjak dari kondisi objektif yang telah terjadi. “Muncul upaya yang semakin serius untuk menata kembali, bukan hanya sebagai organisasi yang berbasis pada kekuatan perjuangan, tapi kita melihat ada semangat baru untuk menjadikan PA sebagai partai yang selain ideologis tapi juga modern, baik dalam konteks manajemen, komunikasi politik, dan dalam menyikapi isu-isu,” tambahnya.

Di internal, muncul desakan agar PA mengkombinasikan semangat yang direpresentasikan oleh basis kekuatan GAM di masa lalu, dengan basis pemikiran para kader muda dan intelektual partai. Dengan demikian menginginkan PA menjadi partai yang lebih terbuka. Hal itu, ujar Dahlan, diiyakan oleh Mualem.

“Suasananya kan sudah berbeda. Kita ingin ke depan, PA tetap menjadi partai yang merepresentasikan politik lokal Aceh. Saya lihat Mualem sangat sadar dengan basis pemikiran intelektual di PA. Ini jadi refleksi bagi beliau, evaluasi untuk menata kembali PA, selama ini kita diidentikkan dengan partai kombatan, ingin kita ubah bahwa PA adalah representasi dari politik Aceh keseluruhan,” jelasnya.

Dalam konteks komunikasi politik, PA menjanjikan siap menggandeng pihak manapun, baik partai lokal maupun nasional. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan Mualem saat rapat konsolidasi PA, Selasa (27/3) lalu. Ia menyalakan ‘lampu hijau’ bagi kader terbaik partainya untuk maju ke DPR RI, dengan kendaraan partai nasional manapun.

Hal berikutnya yang patut dicermati, mengenai tujuan dari pencalonan mereka. Narasi yang dimunculkan perihal niatan tersebut, ternyata kurang lebih sama seperti yang sudah-sudah. Para kader diharapkan memperjuangkan implementasi dari perjanjian damai GAM-RI yang tertuang Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, serta pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai turunannya.

Memang, tak dapat dipungkiri realita bahwa implementasi dari kedua pondasi perdamaian Aceh itu masih jauh dari harapan. Kautsar dalam pokok pikirannya mengenai hubungan Aceh dan Pusat, salah satunya menggarisbawahi pentingnya dialog dan perjuangan di parlemen dalam manjaga perdamaian ini.

“Upaya menjamin dialog terus menerus antara Aceh dan Pusat bermakna jaminan bagi kelangsungan pembangunan kita, dan itu bisa dilakukan melalui pemilihan wakil Aceh yang kompeten untuk duduk dalam parlemen RI,” paparnya.

Hal itu kurang lebih serupa dengan amanah dari Ketua Umum PA, Mualem. Salah seorang kader yang diusulkan maju ke DPR RI, Abdullah Saleh mengulang pernyataan Mualem dalam arahannya saat konsolidasi tersebut.

“Beliau (Mualem) sampaikan kenapa ini harus dilakukan, terkait implementasi MoU Helsinki dan UUPA. Memperkuat peran Aceh di DPR RI ke depan,” kata dia.

Ia mengaku, Mualem cukup menyesalkan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Sejumlah kewenangan Aceh yang tertuang dalam UUPA kerap diabaikan pemerintah pusat, bahkan beberapa pasalnya sempat dicabut, sebelum dikembalikan kemudian dalam serangkaian proses gugatan.

“Kita harus ikut serta mengawal, jangan sampai apa yang telah menjadi kewenangan Aceh sebagaimana yang tertera dalam UUPA itu mengalami degradasi untuk kesekian kalinya. Termasuk pengalaman yang kemarin,” kata Abdullah Saleh.

Tentunya, upaya memperjuangkan UUPA tak serta merta selesai dengan menitipkan lebih banyak putra Aceh di DPR RI. Sebuah kerja politik seperti ini, sebut Saleh, membutuhkan sinergi antara DPR RI dengan Pemerintah Aceh, DPRA dan segenap rakyat Aceh.

Saleh berharap, majunya sejumlah kader PA ke DPR RI bisa memberi kontribusi positif untuk kepentingan Aceh ke depan. Implementasi MoU Helsinki dan UUPA sekaligus membangun Aceh baru paska damai, menjadi target yang ingin diperjuangkan di senayan.

“Perlu kita ingat, dengan implentasi MoU dan UUPA, artinya mendukung pembangunan Aceh di segala sektor. Termasuk, penataan masyarakat dengan penerapan syariat Islamnya, kemudian membangun ekonomi dengan dukungan Sumber Daya Alam dan bagi hasil yang lebih besar. Jadi itu implementasinya dalam rangka mendukung pembangunan Aceh yang menyeluruh. Jadi UUPA dan MoU ini bukan sebatas persoalan politik saja,” paparnya.

Ia juga tak menampik hambatan komunikasi yang masih terjadi antar pemerintahan di Aceh. “Lihat saja bagaimana hubungan antara Pemerintah Aceh dan DPRA saat ini, demikian juga dengan DPR RI. Maka ke depan titik beratnya lebih pada sinergi memperjuangkan kepentingan bersama. Ia juga menambahkan, optimisme jadi makin besar dengan semakin banyaknya kader yang dititipkan ke DPR RI.

“Tapi harap diingat, perjuangan kita tercapai jika kita bersinergi, daerah dan pusat saling menjalin hubungan yang baik. Jangan hanya andalkan DPR RI saja,” tegasnya.

Tak terakomodirnya poin-poin perjanjian damai MoU Helsinki, dibenarkan oleh pengamat sosial politik Danil Akbar Takwadin. Menurutnya, bagi sebagian kalangan melihat MoU dan UUPA adalah bagian penting dari proses perdamaian di Aceh. Sedangkan sebagian lainnya menganggap dua produk ini sebagai hasil akhir, tanpa memahami isinya.

“Namun faktanya, belum semua bagian dari MoU dan UUPA terakomodir bahkan lebih dari satu dekade terakhir, terutama terkait dengan pemenuhan keadilan paska konflik. Walaupun, MoU Helsinki bukan lagi sebuah perjanjian internasional, setidaknya dengan ‘political will’ Pemerintah Pusat juga Pemerintah Aceh, maka dapat saja mengakomodir hal-hal yang dianggap perlu dalam merawat perdamaian dalam bingkai kekhususan serta keistimewaan Aceh,” ujar dia.

Ia juga mengatakan, meski PA adalah partai yang paling vokal dalam menyuarakan MoU Helsinki, namun itu tidak bisa dikatakan ekslusif hanya untuk PA. “Walaupun secara historis hubungannya lebih dekat dengan mereka yang pernah menjadi bagian penting dalam konflik. Karena keduanya lambat laun telah dianggap sebagai bagian penting dalam masyarakat Aceh.”

Akan tetapi, Danil mengingatkan, bicara efektifitas dari narasi perjuangan MoU Helsinki dan UUPA, PA perlu menyusun wacana yang jauh lebih konkret. “Saya rasa masyarakat Aceh mulai bosan dengan hal itu dan menginginkan narasi politik yang lebih konkret, mungkin pula narasi ini perlu dinegosiasikan dengan parnas yang memberikan ruang bagi kader PA yang menggunakan kendaraannya,” pungkasnya.

DINAMIKA POLITIK NASIONAL

Selain memperjuangkan UUPA, majunya sejumlah kader PA ke senayan, kata Abdullah Saleh, punya korelasi terhadap kepemimpinan politik secara nasional di tahun 2019 mendatang. PA yang berkoalisi dengan Gerindra, akan turut serta mendukung pencalonan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden nanti.

“Nasib politik kita ke depan, terutama paska Pileg 2019, juga dipengaruhi dengan Pilpresnya. Kalau Prabowo berhasil memenangkan Pilpres, saya pikir persoalan komunikasi politik dan penyelesaian berbagai masalah politik di Aceh bisa diselesaikan dengan lebih mudah, karena kita juga sudah ada perwakilan di parlemen pusat,” cetusnya.

Namun, pengamat sosial politik Danil Akbar Takwadin mewanti-wanti hal ini. Ada beberapa kemungkinan yang mencuat di saat kader PA berupaya untuk mempertahankan esensi MoU Helsinki dan UUPA. Terpilihnya kader PA di DPR RI, ujar Danil, belum berarti dapat mempertahankan kepentingan Aceh di Pusat.

“Karena visi, ideologi, dan struktur politik kendaraan partai yang digunakan untuk naik ke DPR RI berbeda dengan kendaraan partai di tingkat lokal,” kata dia.

Belum lagi bicara dinamika kontestasi menuju Pilpres 2019, yang ini juga akan mempengaruhi dinamika politik ketika para kader PA naik dari parnas yang berbeda haluan dukungan. “Tentu, hal ini mungkin akan menjadi dilemma tersendiri dalam relasi politik antara PA dan partai nasional lainnya menuju DPR RI nantinya,” tutup Danil.

Terlepas dari itu, ia tetap mengapresiasi keterbukaan PA terhadap partai lain sebagai strategi mengawal kepentingan Aceh. “Dengan kata lain ‘mengakali’ kondisi agar kepentingan partai dapat dikawal hingga ke pusat,” kata dia.

Tetapi, selain membawa kepentingan Aceh ke Pusat, tak kalah penting PA perlu memerlukan regenerasi sehingga lahir kader-kader baru yang mampu diusung pada pileg di level provinsi.

“Semoga PA dapat mengusung kader-kader yang dapat merevitalisasi wajah partai sebagai partai yang ‘compatible’ dengan harapan dan keinginan masyarakat Aceh,” tandasnya.[]

Reporter: Fuadi Mardhatillah

Komentar