PM, Banda Aceh – Pemerintahan Aceh bersama Forbes beberapa waktu lalu satu suara mendorong perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepahaman Tentang Pembangunan dan Penguatan Otsus, Keistimewaan dan Sinergisitas Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah RI, Senin, 11 November 2019.

Menanggapi sikap tersebut, Koordinator Forum Pengawasan Parlemen (FORSAPA), Fadhlul Zaky Fuad mengatakan, tujuan memperpanjang dana otsus tepat untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh secara merata. Namun, sebelum bicara perpanjangan, menurutnya lebih penting melakukan evaluasi secara menyuluruh terkait peruntukan dana itu sejak digelontorkan 11 tahun silam.

“Evaluasi dulu, masyarakat luas kan harus mengetahuinya, sehingga tidak muncul persepsi publik bahwa dana otsus hanya dinikmati oleh kalangan elit saja,” imbuh Fuad, Selasa (12/11).

Hal ini disampaikannya, sebab Fuad mengaku heran dengan langkah yang ditempuh oleh Forbes DPR dan DPD RI, yang selama ini dianggapnya cenderung pasif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan strategis rakyat Aceh ketika berhadapan dengan Pemerintah Pusat.

“Bukankah itu memang tugas mereka sebagai perwakilan rakyat Aceh di sana, ke depannya agar Forbes lebih aktif lagi dalam memperjuangkan hal-hal yang bersifat kekhususan Aceh sebagaimana amanat Mou Helsinki dan UUPA,” tambah Fuad.

Agar lebih transparan, ia mendorong Kami berharap kepada pemerintahan agar membentuk badan atau tim khusus yang terdiri dari berbagai kompenen masyarakat, meliputi elemen sipil, akademisi, pemuda dan seluruh stakeholder perdamaian Aceh.

“Sehingga tidak terkesan elitis sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Otsus itu merupakan bagian dari spirit perjuangan perdamaian Aceh,” ujar dia.

Tim khusus ini, sambung Fuad, nantinya dapat mengawal sejauh mana dana otsus telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini semata agar tidak menimbulkan praduga atau mispersepsi antara pemerintah dan masyarakat.

“Dipaparkan saja ke publik seperti indeks angka kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur pembangunan Aceh, nanti dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan selama ini,” pungkasnya. []

Komentar