IMG 20210315 WA0109
Rapat koordinasi Sekda Aceh bersama sejumlah SKPA dan instansi vertikal, Senin (15/3/2021). [Dok. Ist]

PM, Banda Aceh – Guna memulihkan ekonomi dan menekan angka kemiskinan di Aceh, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah bersama Forum 9 beserta Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait kembali menggelar rapat koordinasi, Senin (15/03/2021).

Rapat lanjutan ini, sebut Taqwallah, bertujuan untuk menyatukan persepsi antar SKPA terkait yang dibantu sembilan instansi vertikal yang ada di Aceh. Kesembilan instansi tersebut adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kemudian juga termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh.

Seluruh instansi tersebut akan mendampingi Pemerintah Aceh dalam upaya mengeliminasi kemiskinan.

“Ada yang bisa segera kita tindak lanjuti, kita segerakan, dan yang tidak bisa kita cari solusinya,” kata Taqwallah lagi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan Provinsi Aceh, Ihsanurrijal mengaku akan memberikan data wilayah kantong-kantong kemiskinan di Aceh, agar program fokus penanganan di tempat tersebut dapat ditentukan.

Sebab masing-masing kabupaten dan kota, kata Ihsanurrijal, memiliki karakter wilayah dan suhu ekonomi yang berbeda-beda. Ia juga akan memberikan sejumlah data terkait indikator penilaian seseorang dikatakan miskin dalam Susenas.

Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional, merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang menjadi sandaran utama Indonesia dalam kebutuhan data. Ini kemudian akan diimplementasikan dalam pembangunan yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Pertanyaan-pertanyaan Susenas merupakan indikator SDGs, RPJMN, Nawacita, dan kesejahteraan bangsa. Bahkan tiga dari 11 Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dihitung menggunakan data Susenas. Susenas juga mendukung lima dari tujuh Agenda Pembangunan Nasional,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Helvizar Ibrahim mengatakan, Aceh sempat sukses menurunkan kemiskinan pada tahun lalu. Persentase kemiskinan di Aceh pada Maret 2020 yaitu 14,99 persen, artinya turun sebanyak 0,02 persen.

Success story sempat kita alami, namun terhalang pandemi. Kita harus bersinergi membangun Aceh, bukan hanya pemerintah Aceh saja, namun seluruh kabupaten dan kota harus turut serta bergerak membantu dalam mengeliminasi kemiskinan,” ujar Helvizar.(*)

Komentar