Partai Demokrat

Jakarta — Partai Demokrat menganggap sinyal penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pembangkangan.

Demokrat meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memutuskan nasib PKS dalam koalisi pemerintahan. “Itu diserahkan kepada ketua koalisi, dalam hal ini SBY,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPR, Jafar Hafsah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 29 Maret 2012.

Menurut Jafar, seharusnya mitra koalisi bersuara satu mendukung kebijakan pemerintah. Baik di legislatif maupun eksekutif. Namun, Demokrat tak bisa mencegah jika PKS akan menolak rencana kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna DPR besok. Karena itu merupakan pilihan internal PKS. “Kalau dia katakan begitu, kita tidak mampu menahannya,” kata dia.

Namun, Jafar mengaku tidak terlalu yakin dengan ancaman PKS ini. Menurutnya, ancaman keluar koalisi yang disampaikan PKS itu biasa saja. “Kalau saya pribadi melihatnya biasa-biasa saja, tidak juga gertak sambal. Kita lihat konsekuen atau tidak,” kata Jafar. “Jadi saya biasa tanpa ekspresi menanggapi.”

Sementara itu Ketua DPP PKS, Refrizal mengatakan tekad itu sudah disampaikan oleh Presiden Partai, Lutfi Hasan Ishaaq. “Presiden PKS dalam orasi politiknya pada penutupan Mukernas di Medan menegaskan kembali kesiapan PKS untuk menempati posisi apapun,” kata Refrizal di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 29 Maret 2012.

Menurut Refrizal, Luthfi mengatakan agar kader PKS tetap menerapkan keputusan mukernas, baik di dalam maupun jika harus berada di luar koalisi. “Presiden juga menyampaikan bahwa kita bekerja untuk rakyat, demi kejayaan bangsa, tak perlu terpengaruh dengan sekelompok orang yang berkutat dengan angka-angka,” kata dia.

Refrizal mengatakan, PKS tak takut berada di luar pemerintahan. Dia mengklaim PKS telah siap beroposisi. “Dalam membangun bangsa ini PKS pernah berada dalam posisi koalisi maupun di luar. Bila memang harus menyudahi posisi dalam koalisi, itu adalah sebuah realitas yang harus dipilih. Presiden menyampaikan sudah cukup kita menjadi teman yang baik, sudah tuntas tugas kita dalam menjaga musyarokah, PKS harus lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat diatas semuanya,” jelnya.

Bukan kali ini saja PKS mengancam akan keluar dari koalisi. Pada saat perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, PKS juga mengeluarkan ancaman yang sama jika ada menterinya yang dibuang. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi satu jatah menteri PKS, yaitu Suharna Surapratana  sebagai Menristek. Namun, hingga saat ini PKS masih berada dalam koalisi pemerintahan di bawah SBY.[vvn]

Komentar