Foto: Humas

PM, Banda Aceh – Plt Gubernur, Nova Iriansyah mengimbau semua pihak untuk mendukung langkah Pemerintah Aceh yang bertekad mengurangi angka stunting, mengingat Aceh merupakan wilayah yang memiliki anak penderita stunting tertinggi di Indonesia. Data dari Unicef menyebutkan, prevalensi stunting di Aceh mencapai 37,9 persen.

“Aceh berada di posisi ketiga tertinggi sebagai provinsi dengan jumlah anak penderita stunting tertinggi, yaitu di angka 37,9 persen. Meski kita masih terus mengumpulkan data untuk memastikan apakah benar angkanya sebesar itu, namun langkah-langkah untuk menekan angka stunting juga harus segera kita lakukan,” kata Nova dalam sambutannya pada acara deklarasi gerakan pencegahan dan penanganan stunting, di Lapangan Blang Padang, Minggu (3/3/2019).

Nova mengimbau para bupati dan wali kota untuk segera melakukan aksi-aksi nyata di lapangan agar dua tahun mendatang angka stunting di Aceh dapat turun. “Target minimalnya tentu di bawah rata-rata nasional.”

Saat ini, Plt Gubernur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh. Pergub ini hadir sebagai landasan untuk menggalang komitmen para pihak untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan bagi setiap anak di daerah ini.

“Pelayanan yang dimaksud bersifat komprehensif, mulai dari masalah kesehatan, sosialisasi, peningkatan gizi, pemantauan, evaluasi dan sebagainya. Intinya, Pemerintah dan semua pihak harus meningkatkan perhatian bagi tumbuh kembang anak di Bumi Serambi Mekah ini,” ujar Nova.

“Deklarasi pencegahan dan penanganan stunting hari ini sangat penting, karena Indonesia sedang mempersiapkan generasi terbaik dalam menyongsong bonus demografi di tahun 2025 hingga tahun 2036 mendatang. Angka stunting harus kita tekan agar anak-anak kita menjadi generasi unggul dan mampu bersaing Dengan bangsa manapun di masa mendatang,” imbau Nova.

Adapun deklarasi gerakan yang disingkat dengan Geunting itu, kata Nova, bertujuan untuk mengikat komitmen dan kerjasama pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha dan setiap organisasi beserta seluruh rakyat untuk membebaskan Aceh dari stunting pada tahun 2022.

“Semua pihak dan semua sektor harus turut berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Aceh, karena sangat berimbas bagi pembangunan karakter sumberdaya manusia dan mental generasi penerus bangsa. Karena itu, sangat penting untuk mengikat dan mengingatkan, bahwa gerakan ini adalah kewajiban semua pihak,” tegas Nova.

Sementara, Wakil Ketua TP PKK Aceh Dyah Erti Idawati dalam kesempatan itu menambahkan, penyebab utama stunting ini adalah kurangnya perhatian bagi tumbuh kembang anak, terutama asupan gizi. Hal ini mengakibatkan tubuh si anak menjadi pendek dan daya tahannya tidak terlalu kuat. Faktor ini akan sangat mempengaruhi perkembangan fisik dan kemampuan sang anak saat usia dewasa.

“Ada banyak faktor penyebab terjadi kasus ini, antara lain, minimnya kesadaran keluarga dalam menjaga kesehatan, kurangnya  memahami  pentingnya ASI  bagi bayi, rendahnya kepedulian pada makanan suplemen bagi anak, dan beberapa faktor lain,” ujarnya.

“Melihat situasi ini, tidak ada pilihan lain, kampanye sadar gizi perlu kita tingkatkan agar masyarakat tahu betapa buruknya ancaman akibat kekurangan gizi. Kampanye sadar gizi harus kita perkuat lagi dengan Gerakan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh,” pungkas Dyah Erti.[*]

Komentar