Ilustrasi. (CNBC Indonesia)

Jakarta – Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Kalau bisa lama, mengapa harus sebentar? Kalau bisa bayar, mengapa harus gratis?

Suka tidak suka kalimat itu masih sering terdengar dan ditujukan kepada birokrasi di Indonesia. Birokrasi menjadi hantu yang menjadi beban bagi perekonomian.

Benar bahwa pemerintah telah menggaungkan reformasi birokrasi bertahun-tahun lalu. Namun sepertinya persepsi negatif terhadap para abdi negara belum sepenuhnya hilang.

Mengutip laporan Global Competitiveness Report 2017-2018 keluaran World Economic Forum, dua faktor teratas yang menjadi masalah bagi dunia usaha adalah korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tak efisien. Birokrasi seolah jadi momok bagi dunia usaha.

 

Menanti Janji Jokowi

Dalam pidato Visi Indonesia belum lama ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus utama di pemerintahan periode kedua. Bahkan eks gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan membubarkan lembaga yang menciptakan inefisiensi.

“Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan, saya pastikan akan pangkas dan copot pejabatnya. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, saya pastikan bubarkan,” tegas Jokowi.

Mengutip data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per akhir 2018, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia adalah 4.185.503 orang. Kelompok umur 41-60 tahun mendominasi dengan jumlah 2.896.821 (69,21%).

Sebagian besar abdi negara sudah berada di usia jelang Maghrib. Bukan mustahil, tetapi mungkin akan sulit mengubah pola pikir (mindset) jika usia sudah tergolong senior. Ini juga menjadi salah satu hambatan dalam reformasi birokrasi.

Oleh karena itu, mari kita nantikan apakah Jokowi mampu mewujudkan janjinya untuk membuat birokrasi lebih efisien, bersih, dan ramah investasi. Kalau belum berhasil, maka ekspansi ekonomi Indonesia akan terhambat oleh manusianya sendiri.

Sumber: CNBC Indonesia

Komentar