hasil survei pemilukada aceh
Petugas Lembaga Survei Indonesia (LSI) memberikan keterangan tentang hasil survei pemilihan gubernur/wakil gubernur saat konferensi pers di Banda Aceh, Senin (9/4).(Pikiran Merdeka/Heri Juanda)

PM, Sinabang—Bupati dan Wakil Bupati Simeulue, Drs H Riswan NS dan Hasrul Edyar S.Sos. M.Ap menempatkan Pers sebagai mitra utama untuk mempromosikan dan menginformasikan berbagai sektor yang ada di Pulau Simeulue ke luar daerah.

“Peran pers di satu daerah merupakan ujung tombak dalam mempromosikan dan menginformasikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi, serta yang akan dilakukan di masa yang akan datang,” kata Riswan NS dalam pertemuan antara Himpunan Wartawan Simeulue (Hiwas) dengan Pemkab setempat di Sinabang, Sabtu (25/8).

Menurut Riswan, sepahit apapun atau sehitam apapun tentang Simeulue, informasikan, kalau itu memang salah katakan salah. “Kami tidak mau menyimpai bangkai karena  suatu saat akan tercium baunya. Perlu diketahui, tanpa wartawan dan media massa suatu daerah ibarat hidup di negeri Tarzan,” sebut Rizwan yang diiyakan wakilnya Hasrul Edyar.

Namun demikian, timpal wakil bupati Hasrul Edyar, bila ada informasi yang akan dipublikasikan, supaya dilakukan konfirmasi ulang, supaya setelah mencuat dan menjadi hak publik pejabat yang bersangkutan telah siap menghadapi pertanyaan dari Pimpinan Tingkat Provinsi dan Pusat.

“Kalau ada informasi, mohon kiranya diinformasikan kepada kami. Selama ini kami sering gelagapan menerima interogasi dari privinsi dan pusat, karena tidak menguasai persoalan yang telah diberitakan”, tambah Hasrul Edyar.

Ketua Hiwas Ahmadi menyambut baik kebijakan Pemkab Simeulue yang  menjadikan insan pers dan media menjadi mitra utama pemerintah di sana. Menurut Ahmadi, pers bertugas memberitakan dan mempublikasikan suatu informasi yang dianggap layak sebagai konsumsi dan milik pembaca..

Ahmadi juga mengingatkan agar kebijakan Pemkab Simeulue menjadikan pers sebagai mitra utama juga harus menghormati dan menghargai tugas dan fungsi pers. Dikala ada informasi yang bersentuhan dengan  kebijakan yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati  yang dianggap menyalahi aturan supaya tidak ada intervensi, seperti pengalaman masa lalu.

“Masa lalu, setelah dipublikasikan hal yang janggal dan salah atas kebijakan pemerintah pers di Simeulue menjadi musuh dan dipandang sebelah mata, bahkan ada yang menilai pers sebagai momok dan memperkeruh suasana,” kata Ahmadi.

Dia menambahkan, pemerintah dan pers adalah mitra tetapi kemitraan ini jangan menjadi penghalang tugas dan fungsi pers. Sebab, lanjutnya,  biasanya kalau ada informasi yang tidak benar dan dipublikasikan oleh rekan-rekan pers, pejabat menanggapi dengan negatif, bahkan pejabat cenderung menutup diri.

Kepada para wartawan yang bernaung di Organisasi Hiwas, Ketua Hiwas mengingatkan agar dalam melakukan tugas jurnalistiknya supaya mengedepankan kode etik dan etika, serta mengutamakan konfirmasi kepada semua yang terlibat dalam suatu permasalaahn, supaya berita bisa berimbang dan tidak ada yang dirugikan, termasuk menghormati hak jawab.

“Jengan kedepankan berita karena emosional sehingga menjadi tendesius, apalagi tulisan yang bersifat opini sendiri,” harapnya.[min/ahm]

Komentar