PM, Banda Aceh – Kaukus Peduli Aceh (KPA) menilai kinerja Panitia Khusus (Pansus) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum berjalan maksimal. PBJ juga masih terkesan sebatas berbicara tentang proses pengadaan dan belum menyentuh data realisasi tender di Pemerintahan Aceh.
“Sementara sampai saat detik ini publik bertanya-tanya apa saja pelanggaran pengadaan barang dan jasa yang sudah ditemukan oleh Tim Pansus DPRA, tentunya perlu disampaikan kepada publik agar semua terang benderang,” ujar Juru Bicara KPA Refan Kumbara melalui siaran pers, Sabtu, 7 Agustus 2021.
Refan juga meminta Pansus PJB DPRA untuk mendata indikasi pelanggaran aturan yang terjadi secara mendalam di proses tender, sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya. Selain itu, KPA turut mendesak Pansus PBJ DPRA untuk menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga independen lain untuk melakukan audit forensik terhadap pelaksanaan lelang di Pemerintah Aceh.
“Pasca dilakukan audit forensik, Pansus DPRA tentunya juga harus mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang nantinya kita harapkan juga disampaikan ke publik sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja pansus DPRA kepada rakyat Aceh,” jelasnya.
Menurutnya audit forensik akan menjawab hipotesa publik terkait benar atau tidak adanya monopoli hingga mafia proyek dalam proses tender di Aceh. Refan menganggap proses lelang yang notabenenya menggunakan sistem IT akan lebih mudah membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran secara digital forensik.
Di sisi lain, dia berharap pembentukan Pansus PBJ DPRA tidak semata-mata untuk mewadahi atau menjembatani pengamanan tender pokir. Jika hal tersebut terjadi, menurut KPA, maka semua harapan publik terhadap kinerja Pansus PBJ akan pupus. “Dan hanya menjadi macan ompong belaka, padahal keberadaan Pansus sangat penting untuk menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada legislatif. Kali ini kita berharap (Pansus) benar-benar menghasilkan temuan hingga rekomendasi yang mesti ditindaklanjuti,” pungkas Refan.[]
Belum ada komentar