PM, Aceh Timur – Kondisi sejumlah ruas jalan di kawasan Kota Idi, Kabupaten Aceh Timur, semakin semakin semrawut. Hal ini akibat ulah sejumlah pengguna jalan yang memarkirkan kenderaannya di atas badan jalan.
Kondisi kesemrawutan makin diperparah dengan kehadiran sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan. Sehingga, arus lalu lintas menjadi macet.
Seperti terlihat di depan jalan depan Vihara Murni Sakti, Idi, Jumat (2/3), sejumlah pengguna kenderaan roda dua memarkirkan kenderaannya di atas badan jalan. Beberapa PKL juga terlihat menggelar dagangannya di atas badan jalan.
“Kondisi Kota Idi saat sangat semrawut yang disebabkan oleh parkir kendaraan yang kurang ditata,” ujar Ketua Lembaga Swadaya Masyarkat (LSM) Komunitas Aneuk Nangro (KANA) Muzakir.
Kata dia, tidak tertatanya parkir dan PKL di Kota Idi akibat minimnya kepedulian Pemkab Aceh Timur dari Dinas terkait. Padahal, kata dia, Kota idi merupakan pusat Ibukota Kabupaten Aceh Timur.
Seharusnya, sambung Muzakir, Dinas terkait memasang rambu-rambu agar masalah parkir di Kota Idi menjadi tertata dan tidak semrawut.
“Ini perlu keseriusan pemerintah daerah dalam menata rambu-rambu jalan di perkotaan. Sehingga pengunjung menjadi nyaman dan kemacetan pun tidak akan terjadi walau menjelang hari tertentu,” ujar Muzakir.
Untuk itu. Pihaknya mengimbau dinas terkait segera menata kota di bidang parkir dan terhadap PKL yang selama ini menjadi penyebab kesemrawutan.
Sementara itu, Plt Kadis Perubungan Aceh Timur, Ir Muslem Usman, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi kembali masalah parkir di Kota Idi.
“Pada prinsipnya kami siap mengevaluasi kota Idi, baik di kota maupun di jalan raya sesuai dengan tupoksi kami. Sudah pernah kita lakukan penataan rambu-rambu di tengah kota,” ujarnya.
Namun demikian, sambungnya, penataan parkir juga perlu dukungan dari berbagai pihak. “Tanpa dukungan semua pihak tidak akan berjalan meski sudah kita pasang rambu-rambunya,” ujarnya.
Terpisah, Kasat Pol PP dan WH Aceh Timur Adlinsyah melalui Kabit Trantib, T Amran, mengaku pihaknya telah melakukan sosialisasi terhadap PKL di wilayah tersebut dan beberapa wilayah lainnya di Aceh Timur.
“Kita sudah sosialisasi kepada PKL agar tidak melangar aturan yang telah dibuat. Khusus untuk Ibukota Kabupaten yaitu kota Idi, ini perlu kerja sama antara lembaga terkait, yaitu Dinas Perhubungan, KP2T dan instansi lain agar aturan yang ada dapat kami tindak lanjuti,” ujarnya.()
Belum ada komentar