Empat penasehat Irwandi dari kalangan militer, dua pensiunan dan dua lagi masih aktif. Untuk membackup kepentingan gubernur?

Irwandi memilih penasehat berlatar belakang militer. Dari tujuh orang yang ditujuk, empat di antaranya adalah jenderal dari Tentara Nasional Indonesia dari kesatuan angkatan darat. Dua purnawirawan dan dua lagi masih berstatus jenderal aktif.

Mayjen TNI Gautama Wiranegara yang kini menjabat Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diangkat sebagai penasehat khusus Gubernur Aceh bidang keberlanjutan perdamaian Aceh. Ia diangkat melalui surat keputusan bernomor 821.21/712/2017.

Bagi Gautama, Aceh bukan hal baru. Ia pernah bertugas lama di Aceh sampai menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Aceh. Sesudah menjadi Kabinda, Gautama ditarik ke Badan Intelijen Nasional (BIN) sebagai Direktur Kontra Separatis pada Deputi III BIN. Bisa dibilang, hampir sebagian besar karir militernya dihabiskan di bidang intelijen.

Namun, salah satu sumber Pikiran Merdeka menyebutkan, Mayjend Gautama tengah mempertimbangkan mundur dari jabatan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pro-kontra di masyarakat terkait posisi penasehat khusus yang ia emban.

BACA: Para Pembisik Irwandi

Lalu ada mantan pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI (Purn) Soenarko. Ia dipercaya Irwandi sebagai penasihat khusus bidang pengembangan investasi dan pembangunan energi. Ia diangkat melalui surat keputusan bernomor 821.21/715/2017.

Setelah memenangkan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf pada Pilkada 2012, Soenarko pada Pilkada 2017 masuk dalam tim sukses Irwandi hingga berhasil mengantarkan Irwandi menjabat gubernur untuk periode kedua. Saat perubahan PNA, ia pun akhirnya diajak masuk ke lokal besutan Irwandi itu. Di partai ini, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopasssus) ini dipercaya sebagai Ketua Komisi Pengawas PNA.

Kemudian Mayjen TNI Liston Arifin Simajuntak sebagai penasihat khusus bidang kerjasama dan diplomasi pembangunan Aceh. Ia ditunjuk berdasarkan surat keputusan bernomor 821.21/708/2017. Ia kini menjabat Staf ahli Bid Hankam Badan Intelijen Negara. Sebelumnya, menjabat Deputi III Bid Kontra Intelijen BIN.

Terakhir, Brigjen TNI (Purn) Ayadi sebagai penasehat khusus Gubernur Aceh bidang kerjasama perdagangan. Ia diangkat melalui surat keputusan bernomor 821.21/714/2017.

Pengamat politik dari Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya menilai, dari komposisi penasehat khusus maupun tim asistensi Irwandi menunjukkan mereka inilah sebenarnya tim yang bekerja memenangkan Irwandi dalam Pilgub lalu.

“Saya belum tahu bagaimana kinerja mereka, tapi dari komposisi ini menunjukkan ini tim shadow awal yang menjadi tim sukses Irwandi. Suasananya sangat ‘militeristis’. Bahkan ada yang dulu-dulu malah tim sukses yang berseberangan dengan Irwandi,” ujar Kemal, Sabtu pekan lalu.

Namun ia menyayangkan kiprah tujuh orang penasehat Irwandi ini yang disebut Kemal tak memiliki rekam jejak yang jelas di pemerintahan. “Sebagian besar saya tak pernah tahu kiprah intelektual dan visi pembangunan mereka. Bukan dari kalangan akademisi atau aktivis civil society,” kata dia.

Berkaca dari pengalaman terdahulu, diakui Kemal, keberadaan penasehat punya sedikit pengaruh meskipun kadang tidak signifikan. Hal itu karena staf ahli maupun penasehat tersebut bukan orang nothing to lose. “Mereka takut juga berseberangan dengan pendapat gubernur, sehingga dari pada idealis lebih bagus tak kehilangan jabatan penasehat khusus maupun staf ahli,” ujar Sosiolog ini.

Keberadaan empat orang jenderal di tim penasehat Irwandi juga tak luput dari perhatian Kemal. Sebut dia, profil ke empat jenderal ini juga bukan tergolong para pemikir yang bisa memberikan kontribusi signifikan kepada Irwandi. “Penasehat militer sebagian besar untuk apa? Show off? Saya tak melihat jenderal yang dipilih itu bagian dari militer pemikir,” ujar Kemal dengan nada bertanya.

Kemal menduga, pertimbangan Irwandi memasukkan para jenderal ini untuk memback-up pemerintahan Irwandi-Nova selama lima tahun ke depan. “Mungkin perlu backing politik aja Irwandi, terutama jika ada permasalahan pada good governance,” sambungnya.

Ia membaca, pertimbangan Irwandi hingga menempatkan ke empat jenderal berlatareblakang intelijen tersebut juga berdasarkan atas analisis intelejen. “Tentu pertibangan atas analisis intelijen. Terutama saya pikir untuk isu kerawanan keamanan,” kata dia.

Ia pun menilai, Irwandi sudah berubah dibanding periode pertama ia memimpin Aceh bersama Nazar. Hal ini sudah terlihat dari masa-masa awal kepemimpinan dia hingga pemilihan penasehat dan tim asistensi gubernur. “Irwandi sudah berubah. Apakah lebih baik atau buruk, kita tunggu saja. Ini baru 100 hari. Kita lihat 100 hari lagi,” tutur Kemal.

Sementara itu, Pengamat Hukum dari Unsyiah Saifuddin Bantasyam berpandangan lain. Menurut dia, Irwandi ingin menunjukkan bahwa ia tidak alergi dengan militer. Jika dulu dianggap berjarak, menurutnya Irwandi ingin memperlihatkan bahwa hubungan nya sudah cair dengan pihak militer. Sebagai elit GAM, Irwandi ingin dianggap bisa melakukan rekonsiliasi dengan militer.

“Dalam bidang tertentu Irwandi lebih percaya mereka ini dalam memberi masukan dibanding orang lain. Misalnya mereka yang berlatar belakang orang BIN. Tentu Irwandi melihat dengan pengalaman mereka, maka Irwandi akan terbantu. Memanfaatkan analisis mereka dalam mengambil kebijakan dalam membangun Aceh. Itu yang saya lihat,” papar Sosiolog ini.

Ia tak menyangkal keberadaan dua jenderal TNI AD aktif tersebut juga menuai pro-kontra. Menurut dia, keterlibatan militer aktif harus kembali melihat arutan. Jika secara aturan tidak dibenarkan, Irwandi harus memperbaikinya.

“Menurut saya, jika memang aturan tidak membolehkan, tentu saja jenderal yang masih aktif ini tak akan bersedia. Sebab selalu konyol jika mereka menerima pengangkatan oleh Irwandi tetapi aturan tidak membolehkan. Tapi saya belum mengetahui apakah aturannya membolehkan atau tidak,” jelasnya.

Sebelum diangkat, lanjut Saifuddin, tentunya gubernur sudah menerima masukan dari biro hukum maupun asisten yang kaitannya dengan hukum. “Karena ini penasehat khsusus, elemen birokrasi dan akademik tidak terlalu dipertimbangkan,” katanya.

Mayjen Purnawirawan Soenarko yang dimintai pendapatnya mengaku belum menerima dan membaca surat tersebut. Saat dihubungi Pikrian Merdeka, ia mengaku sedang berada di Jakarta. “Saya belum baca dan terima surat,” ujarnya di ujung telepon, Sabtu, 21 Oktober 2017.

Ia menceritakan, selama ini sudah sering membawa investor. Menurutnya, hal ini yang mungkin menjadi pertimbanagn Irwandi meminta dia sebagai penasehat khusus bidang pengembangan investasi dan pembangunan energi. “Saya membawa teman-teman ke Aceh. Mari sama-sama kita kembangkan investasi di Aceh. Kan di Aceh masih sangat potensial untuk mengembangkan bisnis baik perkebunan, pertambangan dan lain-lain,” ujar Soenarko.

Selama ini Soenarko mengaku sering berbicara tentang pengembangan investasi dengan Irwandi dan bercerita bagaimana investor-investor yang sudah ia bawa bawa ke Aceh.
Terkait tugasnya nanti, ia mengaku siap memberi pertimabangan kepada Irwandi jika diperlukan. “Saya belum ketemu, kalau memang diperlukan terkait pengembangan investasi soal investor yang akan masuk ke Aceh, ya seperti itulah. Memberi pertimbangan dan masukan,”sambungnya.

Saat ini, sebut Ketua Badan Pengawas PNA ini, banyak potensi yang bisa dikembangkan di Aceh. Mulai dari peternakan, perkebunan, pertambangan,dan lain-lain. “Seperti diketahui, saat ini bisa dibilang kecil bahkan tak ada investor yang mau masuk ke Aceh. Tantangannya bagaimana investor mau ke Aceh untuk menanamkan investasinya,” paparnya.

Terakit pro-kontra keberadaan jenderal aktif dan puranwirawan dalam tim penasehat Gubernur Aceh, ia engagn menangapinya. “Tanya kepada Pak Gub yang mengangkat, beliau pasti punya pertimbangan. Tentu beliau punya alasan memilih ini.”

Ia juga berharap, meraka yang ditunjuk itu semoga bisa memberi masukan yang tepat kepada gubernur untuk membawa Aceh lebih baik dari kondisi sekarang.[]

Komentar