Hasil Audit Anggaran Covid-19 Rampung Bulan Ini

SAVE 20210111 135852
Ilustrasi Foto/Medcom

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang menyelesaikan audit terhadap anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN). Hasil pemeriksaan akan selesai bulan ini.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Achsanul Qosasi mengatakan BPK sudah memulai perencanaan pada Agustus 2020, dan pelaksanaan pemeriksaan dari September hingga Oktober 2020, dan targetnya pelaporan pemeriksaan yang bisa tuntas pada Januari 2021 ini.

“Kami berharap supaya laporan bisa diselesaikan pada Januari 2021,” kata dia dalam webinar, Senin (11/1/2021).

“Rangkuman atas laporan ini terkait dengan pentingnya validitas dan kejelasan data terkait dengan kriteria menerima dan target program bantuan, pentingnya koordinasi antara kementerian terkait dengan pertukaran data, sasaran dan efektivitas program, transparansi dan akuntabilitas selaras dengan regulasi, serta sistem pengendalian internal yang kuat dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan,” lanjutnya.

Dalam melaksanakan pemeriksaan atas penanganan COVID-19, dia menjelaskan BPK menerapkan pemeriksaan yang komprehensif, yaitu dengan menggabungkan tiga jenis pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BPK, lanjut dia melaksanakan proses pemeriksaan dengan pendekatan audit komprehensif berbasis risiko (risk based comprehensive audit). Sebab, ruang lingkup pemeriksaannya sangat luas.

“Jadi melibatkan audit universe yang luas dan tim audit pemeriksaan juga mencakup jumlah auditor yang besar-besaran dari seluruh unit atau satker di BPK” sebutnya.

Pihaknya juga menegaskan pentingnya kolaborasi dari seluruh unsur, termasuk untuk bisa mengidentifikasi, menilai dan melakukan mitigasi risiko-risiko krisis pandemi COVID-19 yang akan terus menciptakan guncangan.

Menurutnya pemerintah harus tetap waspada dalam menyikapi peristiwa ke depan. Di sisi lain, BPK tetap berkomitmen untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas aktivitas pemerintahan.

“Bersama dengan BPK, pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain bekerja sama akan menciptakan efektivitas lebih baik dalam pengelolaan pandemi ini, demi memberikan manfaat bagi warga Indonesia, dan seluruh lembaga atau mitra di Indonesia,” tambahnya.

Sumber: DETIK

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

01000000 c0a8 0242 b4f0 08dbe52a6ece w640 h360 s
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa malam (14/11), mengumumkan penetapan nomor bagi para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketiga paslon mendapatkan nomor urut untuk bersaing di Pilpres 2024 mendatang. (VOA/Indra Yoga)

Nomor Urut Capres-Cawapres 2024: Anies 1, Prabowo 2, Ganjar 3

Geledah Kemenag, Penyidik Kejati Sita Sejumlah Dokumen
Foto: Penyidik Kejati Aceh menggeledah Kanwil Kemenag Aceh, Kamis (2/8) terkait kasus dugaan korupsi perencanaan pembangunan gedung Kanwil Kemenag Aceh tahun 2015 senilai Rp 1,1 Milliar. Penyidik menyita sejumlah dokumen penting sebagai barang bukti. (PM/Ali)

Geledah Kemenag, Penyidik Kejati Sita Sejumlah Dokumen