APBA 2019 Disepakati, Pengamat: Eksekutif dan Legislatif Akur

APBA 2019 Disepakati, Pengamat: Eksekutif dan Legislatif Akur
Plt Gubernur, Nova Iriansyah bersama pimpinan DPRA usai menyepakati APBA 2019 pada sidang paripurna di DPRA, Senin (17/12).

PM, Banda Aceh – Sidang paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin malam (17/18) bersama Pemerintah Aceh, akhirnya menyepakati APBA untuk tahun 2019 sebesar Rp 17 triliun.

Dalam persetujuan itu, kedua pihak baik legislatif dan eksekutif sepakat bahwa sejumlah program kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh dialokasikan untuk belanja publik. Program tersebut yakni Aceh Marathon International, Aceh Surfing International, dan Aceh World Solidarity Cup 2019.

“Kami tegas menolak program tersebut dan meminta dananya dialihkan untuk belanja publik,” ujar anggota DPRA dari fraksi PKS, Bardan Sahidi, beberapa saat usai rapat, Senin malam.

Sebelumnya, Plt Gubernur Nova Iriansyah dalam pidato tanggapannya atas pendapat DPRA telah menyatakan sepakat atas pengalihan tersebut.

“Terhadap pendapat Badan Anggaran DPR Aceh yang tidak setuju terhadap program/kegiatan: (1) Aceh Marathon Internasional 2019 sebesar Rp 7 miliar, (2) Aceh Surfing Internasional 2019 sebesar Rp10 miliar, dan Aceh World Solidarity Cup sebesar Rp 4,5 miliar, pada prinsipnya kami sependapat untuk dialihkan pada belanja publik,” ujar Nova dalam pidatonya.

Komunikasi Eksekutif dan Legislatif Berjalan Mulus

Hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif itu disambut beragam. Ada yang melihat hal itu didorong oleh kepentingan Pileg dan Pilpres 2019 yang sudah di depan mata. Namun ada juga yang menilai sebagai bukti suksesnya komunikasi politik Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dengan DPRA.

Pengamat politik, Aryos Nivada.

Pengamat politik, Aryos Nivada mengungkapkan, ada fakta politik yang menunjukkan pengesahan APBA acap tepat waktu (sebelum tahun anggaran berjalan) menjelang Pilkada, seperti APBD Aceh tahun 2003 di masa konflik Aceh. Era kepemimpinan Zaini Abdullah juga pernah pengesahan APBA tepat waktu menjelang Pemilu. Hal yang sama terulang tahun 2014.

Tapi ada fakta lain yang terabaikan, yakni gesekan politik antara eksekutif dan legislatif tidak sedahsyat tahun 2017, yang berujung pada pengesahan APBA dengan Pergub.

“Karena itu, kesepakatan APBA 2019, menurut hemat tak terlepas dari peran aktor. Karena tak bisa diabaikan peran aktor kunci Nova di satu pihak dan aktor kunci di DPRA pada pihak yang lain,” kata Aryos.

Menurutnya, apa pun atau siapa pun yang menjadi faktor penentu kesepakatan APBA tepat waktu kali ini merupakan sekunder, yang primer yaitu anggaran publik cepat bergulir dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. []

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sekda : Petugas Sensus Jangan Rekayasa Data
Sekda Aceh, Drs. Dermawan, MM, di dampingi Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Hermanto, menyematkan Pin Sensus Ekonomi 2016 secara simbolis pada apel siaga Sensus Ekonomi 2016 di halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (18/3). foto Biro Humas Setda Aceh

Sekda : Petugas Sensus Jangan Rekayasa Data

Pj. Gubernur Aceh, Dr. Safrizal, ZA. M. Si Melakukan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Aceh di Anjong Monmata, Banda Aceh, Pendopo Gubernur Aceh, Rabu, 05/02/2025. Foto: Biro Adpim
Pj. Gubernur Aceh, Dr. Safrizal, ZA. M. Si Melakukan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Aceh di Anjong Monmata, Banda Aceh, Pendopo Gubernur Aceh, Rabu, 05/02/2025. Foto: Biro Adpim

Pj Gubernur Safrizal Lantik Tiga Kepala SKPA

mualem perjuangkan dana otsus aceh koordinasi intensif
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, dalam pertemuan bersama bupati dan wali kota se-Aceh di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Jakarta, Kamis (3/7/2025). [Humas]

Mualem soal Dana Otsus: Kita Kawal secara Intensif