Jakarta – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatra menyebabkan sedikitnya 29 desa hilang dari peta permukiman.
Desa-desa tersebut tersapu arus banjir dan material longsor, terutama di wilayah Aceh dan Sumatra Utara, sehingga memaksa pemerintah menyiapkan langkah relokasi penduduk serta penataan ulang administrasi wilayah terdampak.
Data tersebut diungkap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama pimpinan DPR RI di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Ia menyebutkan, dari total 29 desa yang hilang, sebanyak 21 desa berada di Aceh, tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.
Sementara delapan desa lainnya berada di Sumatra Utara, terutama di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Di Sumatra Barat, tidak ada desa yang dilaporkan hilang.
Menurut Mendagri, hilangnya desa-desa tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut nasib penduduk serta status administrasi pemerintahan desa.
Pemerintah kini harus menentukan apakah desa-desa tersebut akan dibangun kembali di lokasi baru atau dihapus dari sistem administrasi wilayah.
Secara keseluruhan, bencana di tiga provinsi tersebut menyebabkan 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang masih dinyatakan hilang. Wilayah terdampak mencapai 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa.
Jumlah pengungsi yang semula lebih dari dua juta orang kini turun signifikan menjadi 12.994 orang. Penurunan ini menunjukkan proses pemulihan mulai berjalan, meskipun sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian khusus.
Di Sumatra Barat, seluruh pengungsi telah kembali ke rumah atau mendapatkan hunian sementara. Sebelumnya terdapat 16.164 pengungsi, namun kini tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda darurat.
Di Sumatra Utara, jumlah pengungsi menurun dari 53.053 orang menjadi 850 orang, yang seluruhnya berada di Kabupaten Tapanuli Tengah akibat banjir susulan.
Sementara di Aceh, pengungsi tersisa 12.144 orang dari sebelumnya sekitar 1,4 juta jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kabupaten Aceh Utara.
Bencana tersebut juga menimbulkan kerusakan besar pada permukiman dan infrastruktur. Di Aceh saja, rumah rusak tercatat mencapai 256.258 unit dengan berbagai kategori kerusakan, selain kerusakan fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, jalan, jembatan, serta lahan pertanian dan perkebunan.
Di wilayah pegunungan, longsor menjadi penyebab utama terputusnya akses jalan dan jembatan, sementara di dataran rendah banjir bandang membawa lumpur dan kayu yang merendam permukiman serta fasilitas publik. Sejumlah daerah pegunungan bahkan sempat terisolasi, memicu krisis pasokan pangan pada hari-hari awal bencana.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog untuk memastikan stok pangan minimal tiga bulan di daerah rawan bencana, terutama wilayah pegunungan.
Buka Akses Wilayah Terisolasi
Sejak masa tanggap darurat, pemerintah mengerahkan 90.109 personel gabungan dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta relawan. Sebanyak 2.185 unit alat berat juga dikerahkan untuk membuka akses wilayah terisolasi, membersihkan lumpur, dan mempercepat pemulihan infrastruktur.
Dari total 337 titik pembersihan lumpur, sekitar 70 persen telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses.
Berdasarkan indikator pemulihan pemerintah, sebagian besar wilayah terdampak kini berangsur normal secara fungsional. Di Sumatra Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak atau sekitar 81 persen telah mendekati normal, dengan fokus penanganan di Kabupaten Agam dan Padang Pariaman.
Di Sumatra Utara, 15 dari 18 kabupaten/kota terdampak atau sekitar 83 persen telah pulih, sementara perhatian masih tertuju pada Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
Adapun di Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak atau sekitar 56 persen telah pulih sepenuhnya. Tujuh daerah lainnya masih membutuhkan penanganan, terutama wilayah dataran rendah yang terdampak banjir dan daerah pegunungan yang mengalami longsor.
Mendagri menegaskan, pemerintah terus memetakan persoalan di setiap daerah melalui rapat koordinasi, peninjauan lapangan, dan dialog langsung dengan kepala daerah.
“Pemerintah ingin memastikan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, akses jalan, dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal. Penanganan dilakukan secara bertahap hingga masyarakat benar-benar pulih,” ujarnya. []
Belum ada komentar