Kasus Korupsi JTTS: Dirut Hutama Karya Tak Hadiri Pemeriksaan KPK

PM, Jakarta – Direktur Utama PT Hutama Karya, Budi Harto, tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) periode 2018–2020.

Selain Budi Harto, Aliani Febriyanti, staf administrasi dan keuangan PT Sanitarindo Tangsel Jaya (STJ), juga mangkir dari pemeriksaan.

“Saksi meminta penjadwalan ulang,” ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya pada Selasa (7/1/2025).

Pemeriksaan Sejumlah Saksi

Meskipun dua saksi tidak hadir, KPK tetap melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lain, di antaranya:

• Eka Setya Adrianto – Direktur Keuangan PT Hutama Karya
• Bintang Perbowo – Direktur PT Hutama Karya (2018–2020)
• Bambang Pramusinto – Mantan Direktur Jalan Tol PT Hutama Karya (2015–2019)
• Muhroni – EVP Keuangan PT Hutama Karya (2018–sekarang)
• Sukidi – Karyawan Swasta/Outsourcing PT Hutama Karya (driver)
• Achmad Yahya – Pensiunan
• Ahmad Firdaus – Swasta/Outsourcing PT Wijaya Karya (security)
• Ahmad Rifa’i – Karyawan PT ADIS (1997–sekarang)
• Nurul Adiniyati – Staf Finance CV Bayuastri Kusuma
• Aryodhia Febriansya Szp – Pengusaha

Fokus Pemeriksaan

Menurut KPK, pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami proses transaksi pengadaan lahan di sekitar JTTS pada tahun anggaran 2018–2020, termasuk prosedur pengeluaran dana di PT Hutama Karya untuk proyek tersebut.

Sejauh ini, KPK telah menyita 54 bidang tanah yang diduga berkaitan dengan kasus ini, dengan estimasi nilai aset mencapai Rp150 miliar.

KPK telah mengumumkan dimulainya penyidikan baru terkait perkara ini dan menduga adanya kerugian negara hingga miliaran rupiah akibat pengadaan lahan tersebut.