DPRA Bentuk Tim Penegakan Hukum Kekerasan Seksual

Suasana rapat di DPR Aceh.
Foto/Ist

PM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama lintas instansi membentuk tim kecil penegakan hukum bagi pelaku kejahatan seksual serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh.

“Nantinya kami juga menjaga Undang-Undang Perlindungan Anak serta juga qanun hukum jinayat,” kata Wakil Ketua DPRA Safaruddin, Rabu (18/11/2020).

Pihaknya berkomitmen dengan Syariat Islam sebagai aturan yang berlaku di Aceh dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang harus dimaksimalkan. “Mudah-mudahan tanggung jawab kita hari ini menjadi tanggung jawab bersama dalam merumuskan sebuah kebijakan,” ujarnya.

Lihat Juga: RUU Minuman Beralkohol, MUI: Miras Berbahaya, Tugas Pemerintah Lindungi Rakyatnya

Sementara Anggota Komisi I DPR Aceh, Bardan Sahidi, mengatakan keberadaan kejahatan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus meningkat. Kejahatan ini termasuk dalam kriminal luar biasa, ujar Bardan, karena itu penanganannya juga harus dilakukan serius.

“Tim kecil penegakan hukum ini perlu diformalkan agar lebih efektif dan bisa jadi dibentuk gugus tugas,” kata Bardan Sahidi.

Wacana awal pembentukan tim kecil ini muncul dalam rapat lintas Komisi DPR Aceh bersama beberapa unsur lainnya. Rapat tersebut menyepakati pemberian hukuman berat terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak Aceh, tidak sebatas hukum cambuk.

Pembahasan soal hukum kejahatan seksual di Aceh mulai menguat sejak beberapa bulan terakhir. Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin dalam pertemuan lintas sektor, Oktober lalu, mengatakan harus ada upaya maksimal untuk menyelesaikan masalah ini.

Berita Terkait:

Keprihatinan Dahlan beralasan. Lonjakan kasus kekerasan seksual di Aceh, mengutip data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh, per Juli 2020 saja telah mencapai 379 kasus. “Ada 200 kasus kekerasan terhadap anak dan 179 kasus yang menimpa perempuan,” terangnya.

Untuk kekerasan anak, pelecehan seksual merupakan jenis kasus paling dominan, yakni 69 kasus. Sedangkan pemerkosaan mencapai 33 kasus dan kekerasan psikis 58 kasus. Untuk kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan seksual (17 kasus), Perkosaan (9 kasus), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (122 kasus), dan kekerasan psikis (90 kasus).

“Mirisnya, 70 persen dari kasus tersebut pelakunya adalah orang terdekat dengan korban, sosok yang seharusnya bisa melindungi mereka,” ungkapnya.[]

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

IMG 20210324 WA0010 660x330 1
Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Sekda Aceh, dr. Taqwallah, M. Kes melantik Pejabat Eselon II atau Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Aceh, Banda Aceh, Rabu, (24/3/2021). [Dok. Ist]

15 Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh Dilantik

Ratusan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 11 Slipi, Jakarta Barat mengikuti upacara, Senin (6/1/2025). Upcara bertepatan dengan hari pertama sekolah minggu ini sekaligus menyambut pelaksanaan perdana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan serentak di 190 wilayah pada 26 Provinsi. (Foto: RRI/M. Kusnaeni)
Ratusan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 11 Slipi, Jakarta Barat mengikuti upacara, Senin (6/1/2025). Sekaligus menyambut pelaksanaan perdana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan serentak di 190 wilayah pada 26 Provinsi. (Foto: RRI/M. Kusnaeni)

Program Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai di 190 Titik di Seluruh Indonesia