Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membuka kemungkinan tidak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) menuai banyak reaksi.
Salah seorang yang menyesalkan pernyataan Jokowi itu adalah Koordinator Forum rakyat, Lieus Sungkharisma.
Menurut Lieus, pernyataan presiden yang disampaikan dalam wawancara dengan Associated Press (AP) sangat tidak bijak di tengah suasana politik dalam negeri yang mulai kondusif pasca Pilpres.
“Pernyataan Presiden itu sangat gegabah tanpa melihat aksi-aksi sosial dan peran aktif FPI dalam menjalankan amar maruf nahi munkar selama ini,” kata Lieus, Selasa (30/7).
Menurut Lieus, pernyataan Jokowi terlalu prematur untuk diucapkan oleh seorang kepala negara. Jokowi dinilai gegabah tanpa mencoba melihat lebih objektif kiprah FPI selama ini.
“Saya berkeyakinan, hal itu disebabkan Pak Jokowi tidak memahami FPI secara utuh,” ujar Lieus. Lagi pula, tambah Lieus, di era reformasi ini tidak ada kewajiban Ormas untuk memiliki ijin atau mendaftar ke pemerintah.
“Ini menjadi sangat politis. Sebab putusan MK sudah menyatakan negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul setiap warga negara. MK menyebut pendaftaran organisasi bersifat sukarela,” tuturnya.
Ia berpandangan, selama ini FPI tidak pernah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan keamanan dan ideologi negara.
“Jadi apa urgensinya Pak Jokowi melontarkan pernyataan tersebut kecuali untuk tujuan politis,” ujarnya. Ia menambahkan secara aturan hukum dalam UU Ormas, tidak ada nomenklatur soal izin itu.
“Keputusan MK Nomor 82 Tahun 2013 telah menyatakan pendaftaran organisasi adalah bersifat sukarela,” katanya.
Lieus menyarankan agar Presiden Jokowi mengundang FPI untuk berdialog. “Lebih baik Presiden Jokowi mengundang FPI untuk berdialog. Seperti halnya dengan sejumlah ormas lain.
Jadi semuanya bisa clear dan tidak menimbulkan keresahan baru. Tak baik juga bagi negeri ini bila presiden terus menerus melontarkan pernyataan yang membuat rakyatnya jadi resah,” demikian Lieus.
Sumber: RMOL
Belum ada komentar