Mengantisipasi Pemadaman Listrik Bergilir

Mengantisipasi Pemadaman Listrik Bergilir
Mengantisipasi Pemadaman Listrik Bergilir

Pemenuhan listrik tentu disebut optimal jika tak terjadi pemadaman. Untuk itu, Pemerintah Irwandi memastikan PLN memperbaiki sitem transmisi agar tidak sering lagi terjadi pemadaman listrik bergilir.

Anggota tim penyusunan program Irwandi—Nova, Miswar Fuady menjelaskan, kendala yang tengah Aceh hadapi adalah jomplangnya kebutuhan dengan ketersediaan listrik. Selama ini, kebutuhan sebesar 360 MW, sementara yang tersedia hanya 355 MW.

Adapun rincian pasokan listrik selama ini berasal dari sejumlah titik pembangkit yang tersebar, antara lain suplai dari Belawan, Sumatera Utara sebagai pembangkit utama sebesar 165 MW, PLTMG Arun 105 MW, PLTU Nagan Raya sebesar 55 dari target yang ingin dipenuhi 200 MW, dan PLTD Lueng Bata sebesar 30 MW.

“Suplai dari Belawan itu sering bermasalah. Akibat terganggunya jaringan interkoneksi antara Sumatera Utara–Aceh, begitu juga dengan PLTMG Arun yang sering Shut Down,” ucap Miswar. Targetnya, Aceh harus memiliki sumber pembangkit utama di daerah sendiri.

PLTU Meulaboh dan PLTU Nagan itu juga hingga kini belum mencapai level yang diharapkan. Padahal daya yang dihasilkan itu sebenarnya sudah cukup untuk Aceh. Namun karena tidak didukung kelancaran saluran distribusi dan interkoneksi, jadi dialirkan dulu ke Belawan untuk dibagikan ke Aceh.

“Solusinya, kita harus ganti alur itu. Makanya salah satu faktor yang mendukung rencana ini adalah ketersediaan lahan. Ini yang belum bisa disupport oleh Pemerintah Aceh sekarang,” kata Miswar.

Memang sulit, karena butuh kapasitas 150 Kilo Volt (KV) untuk bisa melayani distribusi secara mandiri, dan kapasitas tersebut sementara ini hanya dimiliki pembangkit di Sumatera Utara.

RAMAH LINGKUNGAN
Penolakan terhadap rencana pembangkit di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), TNGL, hingga pembangunan PLTA Kluet yang tengah berjalan, menjadi pelajaran bagi pemerintah, bahwa masih ada sekelumit masalah yang luput dari target pembangunan, sehingga menuai protes di masyarakat setempat. Terutama mengenai aspek lingkungan.

Aktivis HakA, Shaivannur menyebut, potensi penyalahgunaan KEL sudah terendus sejak kawasan tersebut tidak dimasukkan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh pada tahun 2016 lalu. Saat itu masyarakat pun melayangkan gugatan ke Kementerian Dalam Negeri. Bahkan LSM Mayarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai hilangnya KEL dalam RTRW menandakan adanya sarat kepentingan, bisa saja demi tujuan memudahkan penguasaan hutan untuk perkebunan dan pertambangan.

“Di UU-PA saja KEL sudah diatur, jika dalam RTRW tidak ada dicantumkan, maka RTRW sudah tidak sesuai dengan UU-PA,” tegasnya.
Ke depan, ia berharap KEL bisa diakomodir kembali. “Jika tidak diatur dalam RTRW, bisa dimanuver melalui Qanun. Melalui intruksi gubernur untuk budidaya kawasan tersebut.”

Sengkarut lainnya juga menuai pembangunan PLTA Kluet. Pada Maret lalu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menemukan beberapa dugaan pelanggaran terkait rencana pembangunan yang dilakukan oleh PT Trinusa Energi Indonesia. Selain itu juga pembangunan PLTA Kluet dinilai memberi dampak buruk bagi fungsi sungai, keutuhan hutan lindung, kelangsungan satwa, dan rentan longsor.

Miswar kepada Pikiran Merdeka memastikan, Aceh Green dan Aceh Damee merupakan perspektif Irwandi—Nova dalam menakar pembangunan Aceh di masa mendatang. Menurutnya, tidak mungkin ada persoalan seandainya semua pihak merujuk pada Peraturan Pemerintah tentang pembangunan untuk kepentingan umum itu.

“Tidak akan ada pendekatan represif. Kita lebih mengedepankan upaya persuasif, ini kan sejalan dengan Aceh Green dan Aceh Damee yang digagas Irwandi. Keduanya adalah perspektif, filosofi berpikir pembangunan kita. Jadi segala bentuk pembangunan basis nya ya kedua hal itu,” kata Miswar.

Kepada aktivis lingkungan atau siapapun yang melakukan kajian kritis terhadap pembangunan, Miswar menjamin pemerintahan Irwandi—Nova sangat terbuka. “Tak akan ada resistence jika ada perbedaan pendapat. Kita selalu membuka diri untuk saran dari siapapun. Mari kita berdiskusi bersama,” tambahnya.

Akademisi Teknik Mesin Unsyiah, Prof Khairil berharap itikad baik pemerintahan baru jangan cuma sebatas slogan. Irwandi—Nova perlu mengandalkan tenaga-tenaga yang punya komitmen untuk merealisasikan program tersebut.

“Perencanaan yang bagus akan terealisasi dengan baik jika ada komitmen yang baik pula. Jadi jangan sampai jadi slogan saja, ini kerja besar, jadi tolong dikawal itu visi-misinya,” pungkas Ketua Jurusan Teknik Mesin ini.[]Fuadi Mardhatillah

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

1000626289
Pj. Gubernur Aceh, Bustami, SE. M. Si Bersama Marsda TNI Andi Wijaya (Aspotdirga Kasau/Ketua Harian PB FASI) dan Rombongan Meninjau Venue Terbang Layang dan Venue Paramotor di Bandara Malikussaleh, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (27/06/2024).

Pj Gubernur Aceh Kembali Tinjau Pembangunan Venue PON

7ed9e96a f4e6 4db7 acbe 058f0d6cd0d61
Pengambilan sumpah 57 ASN sekaligus penyerahan SK 100 persen dan SK perpanjangan PPPK di lingkungan Pemkab Aceh Besar di Gedung SKB Kota Jantho, Senin (10/4/2023). [Dok. Media Center Aceh Besar]

57 Pegawai di Aceh Besar Terima SK 100 Persen

Marlina Usman, istri Gubernur Aceh, resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Aceh periode 2025-2030, Kamis (20/2). Prosesi pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum TP PKK dan Ketum Tim Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa, Jakarta Pusat, dengan disaksikan Istri Wakil Gubernur Aceh Mukarramah Fadhlullah. Foto: Biro Adpim
Marlina Usman, istri Gubernur Aceh, resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Aceh periode 2025-2030, Kamis (20/2). Prosesi pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum TP PKK dan Ketum Tim Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa, Jakarta Pusat, dengan disaksikan Istri Wakil Gubernur Aceh Mukarramah Fadhlullah. Foto: Biro Adpim

Marlina Usman Resmi Dilantik sebagai Ketua TP PKK dan TP Posyandu Aceh

malahayati
Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, saat menyambut kedatangan Ahli Waris Laksamana Malahayati, Cut Neneng Mahmidatul dan Cut Zakiyyah Safiatunnisa, di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (12/9/2024). Foto: Biro Adpim

Pj Gubernur Safrizal Terima Ahli Waris Laksamana Malahayati