PM, Banda Aceh – Peringatan Hari Perempuan se-Dunia/ Internasional Women’s Day (IWD) 2018 yang diadakan hari ini, Minggu (25/3) di lapangan Blang Padang Banda Aceh, juga bersamaan dengan peringatan hari hak atas kebenaran. Sejumlah tokoh perempuan Aceh dan berbagai elemen dari lintas organisasi perempuan lainnya ikut berpartisipasi dalam acara tersebut.

Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Evi Narti Zein menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak korban konflik di Aceh. Ia menghimbau semua pihak baik pemerintah dan masyarakat untuk ikut mendukung kerja-kerja pengungkapan kebenaran yang saat ini sedang KKR lakukan.

Saat ini, kata Evi, proses pengungkapan kebenaran dilakukan melalui pengambilan pernyataan kepada saksi dan korban yang berada di berbagai wilayah kabupaten/kota di Aceh.

“Berkaitan dengan perayaan IWD ini, kami mengingatkan semua pihak bahwa perempuan juga berhak tahu atas peristiwa kekerasan/kekejaman pelanggaran HAM yang dialaminya selama konflik dan hingga kini belum dipenuhi,” ujar Evi.

Konflik Aceh, ternyata juga berpengaruh pada proses hukum pencatatan perkawinan perempuan. Berdasarkan pendataan Relawan Perempuan untuk kemanusiaan (RpuK), ditemukan masih banyaknya korban konflik di Aceh yang menikah sirri di masa konflik dan hingga sekarang pernikahannya masih belum tercatat.

Pimpinan RPuK, Lela Jauhari dalam kesempatan tersebut menyatakan, secara kebijakan, Aceh memiliki Pergub nomor 25 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Itsbat Nikah Pelayanan Terpadu Satu Hari, yang diperuntukkan bagi korban konflik dan tsunami Aceh secara gratis.

“Kami mengharapkan komitmen pemerintahan Aceh, dan kab/kota untuk mengalokasikan anggaran bagi berjalannya Pergub ini secara maksimal di Aceh. Karena anggaran yang tersedia masih sangat minim,” ujar Lela.

Menurut data dari Sumber daya Dinas Syariat Islam Aceh, Lela menambahkan, ada sebanyak 22.000 pasangan korban konflik dan tsunami masih antre menunggu layanan ini. “Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan, karena pernikahan sirri menjadikan perempuan dan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga,” tandasnya.

Timpangnya Hak Disabilitas dan Akses Pengambilan Kebijakan

Bicara soal aksesibilitas di Aceh, pimpinan Young Voice Indonesia, Erlin mengharapkan agar Pemerintah Aceh memperhatikan dengan sungguh-sungguh terkait pemenuhan hak disabilitas.

“Karena sampai hari ini, pemerintah Aceh terkesan masih setengah hati. Aksebilitas ini bukan hanya untuk penyandang disabilitas tetapi untuk semua orang, anak-anak, perempuan, orang tua (lansia),” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa beberapa fasilitas publik yang sudah menyediakan kebutuhan penyandang disabilitas masih belum maksimal, karena dalam proses pembangunan, disabilitas belum dilibatkan sehingga pemerintah masih bias pemahaman tentang aksesibilitas.

Selain aksesibilitas, masalah yang tak kalah penting menurut Pimpinan Serikat Inoeng Aceh (SEIA) Agustina adalah peminggiran perempuan untuk terlibat dalam proses pembangunan di Aceh. Dalam pengambilan keputusan, perempuan cenderung tidak dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang bersifat formal.

“Pembangunan di segala bidang yang sering sekali belum berpihak kepada perempuan, program-program secara formal sering sekali dikuasai laki-laki dan karena sumberdaya yang penting dalam kehidupan selama ini dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi dan politik lebih kuat maka adanya marginalisasi terhadap peran perempuan,” jelasnya.

Lainnya, seperti persoalan lingkungan, tak luput jadi perhatian. Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Aceh, Elvida mengingatkan masifnya eksploitasi yang dilakukan oleh banyak perusahaan industri di Aceh. Salah satunya yang mengakibatkan krisis air di wilayah Lhoknga-Leupung, Aceh Besar.

“Masyarakat kesulitan mendapatkan akses air bersih, sementara air sumur yang ada tidak dapat dikonsumi, perempuan harus mengangkut air untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan air mereka harus membelinya. Padahal mereka tinggal di dekat sumber mata air,” sesal Elvida.

Oleh karena itu, ia mewakili pihak masyarakat meminta kepada perusahaan untuk menghentikan monopoli air dan mendorong aparatur gampong membuat kebijakan terkait air serta mengembalikan pengelolaan air berbasis komunitas.

Harapan terakhir disampaikan pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, Salwa Hayati mengharapkan agar pemerintah dan semua pihak di Aceh melakukan upaya-upaya yang mendukung adanya keterlibatan perempuan di semua lini. “Keterlibatan perempuan menandai bentuk kemajuan peradaban,” tandasnya.

Rangkaian kegiatan kampanye dalam peringatan IWD tahun 2018 menjadi salah satu momen penting untuk memperkuat semangat bersama perempuan di Aceh untuk memperjuangkan hak-hak kesehatan dan politiknya.

Peringatan IWD ini juga dimaksudkan untuk memberikan dukungan kekuatan kepada para calon pemimpin khususnya pemimpin perempuan agar dapat memperjuangkan keadilan bagi semua umat, meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan perdamaian positif untuk Aceh.

Pada pelaksanan upaya pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh ini, komitmen pemerintah dan masyarakat menjadi hal penting yang harus dilakukan, begitu pula proses monitoring dan evaluasi sehingga seluruh kebijakan, program dan anggaran pemerintah bisa mengakomodir semua kepentingan khususnya bagi perempuan dan kelompok marginal. (Rilis)

Komentar

AdvertisementPemutihan pajak Kenderaan di Aceh