Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan agar dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dikembalikan pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak disalahgunakan.
Dana tersebut merupakan anggaran khusus untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi itu.
“Ya jangan diselewengkan, ini anggaran bencana. Kalau anggaran bencana ini sampai diselewengkan, mudaratnya berlipat-lipat ganda. Satu, ini adalah pidana. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, ini artinya menari-nari di atas penderitaan masyarakatnya sendiri. Enggak boleh,” tegas Tito.
Keputusan pengembalian TKD tersebut, menurut Tito, telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
Pemerintah pusat memutuskan menyamakan kembali TKD tahun anggaran 2026 dengan besaran TKD tahun 2025 setelah efisiensi, sehingga total dana yang dikembalikan mencapai Rp10,6 triliun.
Tito merinci, dari total tersebut, Provinsi Aceh menerima Rp1,6 triliun, Provinsi Sumatera Utara memperoleh Rp6,3 triliun, serta Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Rp2,7 triliun. Seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut dipastikan menerima pengembalian TKD secara utuh.
“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini—Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat—transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi Rp10,6 triliun,” ujar Tito.
Ia menegaskan, meskipun tidak semua daerah terdampak langsung bencana, dampak sosial dan ekonomi dirasakan secara luas. Karena itu, pengembalian TKD diberikan kepada seluruh pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut. “Karena inilah bencana-bencana provinsi,” katanya.
Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah memobilisasi berbagai sumber daya nasional untuk mendukung pemulihan pascabencana, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan perekonomian.
Kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas, turut dikerahkan.
“Pesan Pak Presiden jelas, beliau sangat memahami kesulitan daerah. Semua kekuatan pusat dimobilisasi dan di-backup,” kata Tito.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengembalian TKD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah agar penanganan pascabencana berjalan lebih optimal.
“Tapi daerah sendiri juga perlu bergerak, gotong royong. Nah, supaya mereka kuat, ditambah anggaran,” ujarnya.
Dana TKD tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana.
Tito memastikan pemerintah pusat akan mengawal proses penyaluran dana agar segera diterima daerah.
“Saya akan kawal secepat mungkin bersama Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah. Saya maunya minggu depan sudah ditransfer,” tutupnya. []
Belum ada komentar