WhatsApp Image 2024 05 30 at 20 20 51 0377b2d2
Dialog kebijakan bersama sejumlah bakal calon gubernur di Aceh, yang diselenggarakan 29-30 Mei di Hotel The Pade, Banda Aceh. [Dok. Ist]

PM, Banda Aceh – Menyambut Pilkada 2024, para bakal calon gubernur (bacagub) di Aceh mendapat berbagai masukan dari masyarakat sipil terkait agenda pembangunan yang inklusif. Aspirasi tersebut disampaikan dalam dialog publik yang digelar pada 29-30 Mei di Hotel The Pade, Banda Aceh.

Dialog kebijakan ini diiniasi oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparasi, Inklusi, dan Demokrasi (Koalisi ASPIRASI), yang terdiri dari SETARA Institute, Perludem, Transparency International Indonesia (TII), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute menyampaikan, dialog ini bertujuan untuk mendorong ekosistem toleransi dan inklusi di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

“Ekosistem ini dinilai sangat fundamental, sebagai penyangga utama pembangunan inklusif. Di forum ini bacagub berdialog dengan masyarakat mengenai pentingnya memastikan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok marjinal terlindungi tidak ada yang tertinggal dalam proses dan penikmat pembangunan. No one left behind,” ujar Halili dalam pernyataan resmi koalisi tersebut, Kamis (30/5/2024).

Untuk wilayah Aceh, sejumlah kandidat bacagub hadir secara langsung. Untuk bacagub dari Partai Aceh diwakili oleh Nurzahri, juru bicara Partai Aceh. Lalu juga hadir bacagub Aceh M Nasir Djamil dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Prof Darni Daud, dan Muhammad Nazar.

Halili juga menjelaskan pandangan koalisi ASPIRASI soal pentingnya tiga jenis kepemimpinan yang sinergis untuk mendukung tata kelola pemerintahan inklusif: kepemimpinan politik, kepemimpinan birokrasi, dan kepemimpinan sosial.

“Komitmen calon pemimpin politik, dukungan birokrasi dalam perencanaan pembangunan, dan partisipasi elemen sosial dan masyarakat sipil adalah kunci menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Halili.

Dalam kesempatan tersebut, lebih dari 150 pemimpin dan perwakilan organisasi masyarakat sipil menyampaikan aspirasi mereka mengenai perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok marjinal.

Dorongan Reformulasi Kebijakan hingga Edukasi Publik

Halili juga menyatakan beberapa rekomendasi utama yang perlu ditindaklanjuti. Salah satunya upaya meningkatkan ruang dialog. Menurutnya perlu ada peningkatan kualitas dan kuantitas ruang-ruang dialog konstruktif antara kelompok marjinal dan pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Rekomendasi lainnya berkaitan soal komunikasi dengan aktor politik. “Yakni dengan melakukan komunikasi lebih intesif dengan aktor-aktor politik untuk menyuarakan aspirasi kelompok marjinal,” terang Halili.

Selain itu, pihaknya juga mendorong sinergi masyarakat sipil dan media. Kolaborasi tersebut perlu diperkuat dalam mengamplifikasi kebutuhan kelompok marjinal. Rekomendasi berikutnya juga penekanan pada reformulasi kebijakan di tingkat regional.

“Elemen sipil melihat reformulasi kebijakan penting dalam meningkatkan kepekaan dan perlindungan terhadap kelompok marjinal,” kata dia. Hal ini juga perlu ditopang dengan penganggaran yang proporsional dan efektif untuk pemenuhan kebutuhan kelompok marjinal.

Upaya edukasi publik juga tak kalah penting untuk dikedepankan. Bagi koalisi ini, ujar Halili menambahkan, harus ada sosialisasi yang terus menerus dilakukan untuk menghapus pandangan keliru terhadap kelompok marjinal. Stigma negatif harus dihilangkan agar kelompok marginal mendapat hak yang sama dalam menyuarakan pembangunan yang lebih inkusif.

“Penting memperkuat peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kesatuan dan kemanusiaan untuk membangun kesadaran toleransi dan kesetaraan sejak dini,” tukasnya.

Halili melanjutkan, berbagai hasil riset SETARA Institute menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam perlindungan hak-hak kelompok marjinal, termasuk adanya produk hukum dan tindakan diskriminatif.

“Oleh karena itu, dialog ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan adil di berbagai daerah, khususnya menjelang Pilkada 2024,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dialog kebijakan yang diadakan oleh Koalisi ASPIRASI juga dilakukan di wilayah lainnya, seperti Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Forum tersebut tetap mempertemukan elemen sipil dengan bakal calon gubernur untuk mendiskusikan pandangan mereka terkait pembangunan yang inklusif.

Di Jawa Barat, Bima Arya, Walikota Bogor dua periode dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), hadir dan menunjukkan dukungannya terhadap agenda pembangunan inklusif. Sedangkan di Sulawesi Selatan, Samsul Rizal, mantan Walikota Makassar yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, turut ambil bagian dalam dialog. []