Panggung musik di acaraperingatan 1 Muharram 1437 H, di Taman Sari, Banda Aceh. Musik serupa dinilai tidak sesuai di acara tahun baru Hijriah.

PM, Banda Aceh – Kegiatan Aceh History Exhibition yang diselenggarakan oleh Dinas Syariat Banda Aceh yang didukung oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Pemerintah Aceh disebutkan mencederai nilai dan budaya Aceh. Event yang diselenggarakan dalam rangkaian perayaan 1 Muharam itu dinilai hanya ajang menghabiskan anggaran di akhir tahun.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa), Muhajir Ibnu Marzuki, dalam rilisnya, Jum’at, 16 Oktober 2015. Dia mengatakan event tersebut terkesan hanya menjual kemegahan sejarah Aceh tanpa didasari dengan konsep kegiatan sejarah dan budaya Aceh yang baik.

“Aceh History Exhibition yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, sebenarnya sebuah program yang sangat bagus. Namun sangat disayangkan, kegiatan ini tidak mempunyai konsep yang baik,” ujar Muhajir.

Untuk mengadakan kegiatan yang bertemakan sejarah dan budaya Aceh, Muhajir menyarankan agar pemerintah tidak asal dalam memilih EO (event organiser) atau pelaksana kegiatan. Selain itu, menurut Muhajir, kegiatan yang bertemakan sejarah dan budaya Aceh akan sukses dilaksanakan jika pemerintah mau berkoordinasi dan melibatkan semua pihak seperti : sejarawan, budawan dan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang sejarah dan budaya Aceh.

“Pelaksanaan Aceh History Exhibition tidak berjalan sesuai dengan tema, itu disebabkan kesalahan Pemko Banda Aceh dalam memilih pelaksana kegiatan atau EO.  Tidak semua EO mengerti konsep sejarah dan budaya Aceh. Berkoordinasi dan melibatkan para ahli adalah kunci dalam menyukseskan kegiatan yang bertemakan sejarah dan budaya Aceh,” tandasnya.

Muhajir menilai Aceh History Exhibition merupakan program Pemerintah dalam menghabiskan anggaran di akhir tahun. Bahkan Muhajir berpendapat kegiatan lebih terkesan dengan kegiatan hura-hura.

“Kesan hura-huranya sangat kental terlihat. Dari 15 stand yang disediakan untuk pameran itu hanya sebagian yang terisi. Itupun yang mengisi ada untuk berjualan. Selain itu, acara yang ditampilkan di panggung utama jauh dari konsep sejarah dan budaya Aceh,  dominan menampilkan musik band. Seharusnya Tari Rapa’i Geleng, Seudati, Saman, Ratoeh jaroe, Didong Gayo, Meureukon, Hiem, Meupanton, Nandong Simeuleu, dan berbagai acara kesenian suku dan etnis yang ada di Aceh yang mesti ditonjolkan,” ujar Muhajir.

Atas dasar itu, Mapesa menilai kegiatan Aceh History Exhibition dalam menyambut 1 Muharram 1437 Hijriah tersebut lebih mementingkan sisi bisnis dibanding tema sejarah dan budaya Aceh yang diusung.  Bahkan Muhajir menilai pihak pelaksana kegiatan hanya menjual nama sejarah dan budaya Aceh untuk kepentingan pribadi.

“Pemerintah harus memberi sanksi kepada pelaksana kegiatan yang lebih mementingkan kepentingan bisnis daripada tema dan tujuan kegiatan yang akan dicapai. Bahkan pemerintah jangan sungkan untuk mem-blacklist pelaksana kegiatan Aceh History Exhibition dari setiap kegiatan yang akan diadakan oleh pemerintah ke depannya. Ini bertujuan untuk menjaga kemurnian dan kehormatan sejarah dan budaya Aceh dari pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan pribadi,” demikian Muhajir.

[PM005]

Komentar