PM, Banda Aceh – Saat ini, 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh telah beroperasi kembali pascabencana dua bulan lalu.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengklaim pasokan BBM kini dalam keadaan aman dan untuk wilayah terdampak, termasuk kawasan terpencil yang tersebar di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas saat berkunjung ke Aceh, menyatakan kendati akses jalan maupun jembatan menuju kawasan tersebut banyak yang putus, pihaknya bersama Pertamina terus berupaya dapat memasok BBM.
Saat ini, tambahnya, Provinsi Aceh diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual (tidak menggunakan barcode).
“Ini supaya masyarakat tidak panic buying, serta agar mudah beraktivitas, mereka dapat menyalakan genset untuk penerangan sementara,” kata Wahyudi, Sabtu (17/1/2026).
Di tengah hambatan akses itu, lanjutnya, kapasitas armada mobil tangki yang dapat melewati jalan menuju kedua kabupaten tersebut hanya sekitar 8 kiloliter (KL).
“Sehingga tim di lapangan menerapkan sistem khusus, yaitu menggunakan jerigen atau drum yang disiapkan Pertamina dan diangkut dengan kendaraan double cabin 4×4 untuk masuk ke desa-desa yang terisolasi,” terangnya.
Suplai BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe selama periode tanggap darurat bencana ini juga disiapkan di Blang Rakal.
Upaya ini untuk mempercepat distribusi BBM untuk wilayah yang sulit dijangkau dengan mobil tangki besar.
Dengan menggunakan mobil tangki kapasitas kecil, BBM bisa dipasok ke kawasan yang letak geografisnya berada di wilayah pergunungan dan perbukitan dan akses jalan yang sulit.
BPH Migas juga telah telah meninjau langsung lokasi hub suplai atau Fuel Terminal bayangan di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah.
Kata Wahyudi, BBM dibawa dari Integrated Terminal Lhokseumawe menggunakan truk tangki berkapasitas 16 KL. Lalu dipindahkan (transfer) ke truk yang lebih kecil berkapasitas 8 KL, “dan selanjutnya secara estafet disalurkan ke lokasi dengan menggunakan jerigen atau drum,” imbuhnya.
Lebih lanjut Wahyudi menjelaskan, kebutuhan BBM jenis biosolar di Provinsi Banda Aceh pada tahun 2025 termasuk penanganan bencana alam, mencapai 428.324 KL. Sedangkan realisasi penyaluran Pertalite termasuk untuk kebencanaan mencapai 576.147 KL.
Selama bencana yang terjadi akhir November hingga Desember 2025, terjadi peningkatan kebutuhan BBM sebanyak 8 persen. Namun secara nasional, realisasinya masih di bawah kuota yang ditetapkan yaitu antara 95 hingga 98 persen.
“Pertamina Patra Niaga yang memiliki tanggung jawab penuh menormalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di Aceh, terutama di wilayah terdampak bencana. Implementasinya tentu tetap sesuai dengan tata kelola aturan yang berlaku,” katanya.
Ia juga mengingatkan, bencana juga menjadi pelajaran agar skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) selalu diaktifkan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi. []
Belum ada komentar