Dok. Walhi

PM, Banda Aceh – Kasus pembalakan liar di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) terjadi secara berulang setiap tahun. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh lantas mempertanyakan kinerja Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Sumatera.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan, selama ini penegakan hukum yang dilakukan belum menjadi solusi dan efek jera pemberantasan kejahatan kehutanan. “Pasalnya diperkirakan lebih 10 kasus illegal logging di TNGL terjadi setiap tahun,” kata M Nur dalam siaran pers, Senin (2/11/2020).

Ketidakjelasan hasil penindakan itu, lanjut dia, juga menjadi indikator bahwa Balai Gakkum Sumatera tidak serius dalam pencegahan dan pengamanan hutan.

“Seperti halnya penindakan kasus di PLTMH Lawe Sikap, bagaimana perkembangannya dan sejauh mana sudah kasus tersebut. Masyarakat tidak mendapatkan informasi itu sehingga menjadi efek domino terjadi serangkaian kasus serupa dalam kawasan hutan,” sesalnya.

Dalam seminggu terakhir, kasus illegal logging kembali terjadi di TNGL, tepatnya di Deleng Mekhuntuh Resor Lawe Mama’s, Aceh Tenggara. Sebanyak 9 ton kayu dimusnahkan oleh tim Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL).

“Jika kondisi seperti itu terus bertahan, tidak mustahil setiap tahun akan terjadi bencana ekologi di Aceh Tenggara dan daerah sekitarnya yang ada di Aceh, karena lebih 80 persen dari luas TNGL berada di Provinsi Aceh,” kata M Nur.

Ia menekankan, harus ada solusi permanen dan mampu memutus mata rantai kejahatan, sehingga TNGL sebagai kawasan pelestarian alam terselamatkan dari segala bentuk praktek ilegal di dalamnya.

“Praktik penegakan hukum baik yang dilakukan oleh Balai Gakkum Sumatera atau BBTNGL harus mampu membongkar kejahatan secara menyeluruh, mulai dari aktor lapangan, penampung kayu, dan juga pemilik modal,” tandasnya. (*)

Komentar