PM, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf secara resmi melantik 51 pejabat Eselon IIa dan IIb di lingkungan Pemerintahan Aceh. Pelantikan yang juga dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Sekretaris Daerah Aceh Dermawan itu digelar di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (4/5) sore tadi.

Para pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka atau fit and proper test yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Aceh beberapa waktu lalu.

“Proses seleksi dan penetapan calon Pimpinan Tinggi Pratama, kami nilai telah sesuai ketentuan yang ditetapkan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun,” kata Irwandi beberapa saat usai pelantikan.

Kepada pajabat yang dilantik, ia meminta untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh, sebagaimana terkandung dalam visi dan misi Pemerintah Aceh serta 15 program unggulan Aceh Hebat.

Dirinya juga mengingatkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mempertimbangkan manfaatnya kepada masyarakat. “Setiap program kegiatan harus tepat guna dan tepat sasaran.”

Selain itu, Irwandi juga menghimbau agar para pejabat yang telah dilantik segera melanjutkan pekerjaan dan melakukan percepatan-percepatan, termasuk kegiatan pelelangan yang sedang berlangsung. Ia menyebut dalam proses lelang tetap berlaku asas ‘Hana-Fee’ yang selama ini menjadi slogannya.

“Lelang proyek APBA 2018 dilakukan secara bebas transparan, akuntabel, jujur dan tanpa intervensi. Siapapun memiliki peluang yang sama dalam proses lelang ini,” sebutnya.

Untuk mencapai target kinerja Pemerintah Aceh kata Irwandi, para SKPA dituntut harus menghadirkan Inovasi baru guna mempercepat implementasi program kerjanya.

“Saudara harus mampu berfikir anti-mainstream, kreatif, taktis, dan produktif,” tegas Irwandi.

Dalam waktu berjalan, pihaknya akan terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja SKPA baru ini. Jika SKPA tersebut belum menunjukkan kinerja yang profesional, transparan dan akuntabel, maka akan dilakukan penyegaran kembali agar kinerja pemerintah tetap efektif dan efisien.

“Ini kita lakukan semata-mata dalam rangka memberikan yang terbaik bagi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Rel)

Komentar