PM, Banda Aceh – Alokasi anggaran untuk Kadin dalam APBA Perubahan (APBA-P) tahun 2019 dikritik banyak pihak. Anggota DPRA dari PNA, Falevi Kirani menyebut anggaran tersebut berpotensi melanggar hukum.

“Ini (anggaran Kadin) benar-benar cacat moral, memalukan. Di tengah kemiskinan yang mendera rakyat Aceh, elite eksekutif di bawah kendali Plt Nova Iriansyah melakukan manuver dengan pengusaha yang tergabung dalam Kadin ‘toke’ Makmur dengan memberi milyaran untuk mereka,” ujar Falevi Kirani, Rabu (13/11) di Banda Aceh.

Menurutnya, hal ini menandakan Plt Gubernur sudah “cakap tak serupa bikin”. Bahkan, kata Falevi, pemerintah terkesan
mengelola anggaran daerah dengan bermain sandiwara.

“Kalau seperti cara pengelolaan anggaran daerah dengan pengadaan sejumlah barang yang diperuntukan untuk Kantor Kadin, ini jelas sebagai bentuk pemimpin yang tidak peka dengan situasi Aceh,” katanya.

Sejak awal, Falevi mengaku telah mengusulkan kepada pimpinan DPRA untuk lebih agresif membedah APBA-P 2019 ini.

“Tapi apa lajur, semuanya sudah telat. Kita kasihan saja, karena ini memalukan Plt Gubernur sendiri,” ujar dia.

Terakhir, DPRA mendesak agar anggaran ini tidak dilaksanakan, karena potensi pelanggaran hukumnya sangat terbuka.

“Dan ini kesalahan fatal karena Kadin bukan lembaga sosial atau SOTK pemerintah daerah, ada dugaan kepentingan pihak tertentu untuk memperoleh anggaran secara ilegal, dan PNA mendorong agar khusus anggaran ini mendapat atensi dari lembaga rasuah dan BPK-RI,” tandas Falevi. []

Komentar