Tapaktuan—Pihak Bappeda Aceh Selatan disinyalir takut kebobrokannya terbongkar saat pembahasan dana dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) dan RAPBN (Negara) 2013 dengan jajaran Pemerintah Provinsi Aceh di Sultan Hotel Banda Aceh, 5 April lalu.
Dalam rapat itu, Kabid Perekonomian Bappeda Aceh Selatan Suhasmi diduga kuat mengusir utusan DPRK Aceh Selatan Azmir SH. Padahal dewan dari Fraksi Karya Bangsa itu telah diperintahkan Kepala Bappeda Aceh Selatan untuk menghadiri pembahasan anggaran tersebut.
Ketua DPRK Aceh Selatan Safiron kemarin menyatakan, pihaknya sangat menyesalkan insiden pengusiran tersebut. Sebab menurutnya, seluruh proses pembahasan anggaran baik yang bersumber dari APBK, Otsus, APBA maupun APBN, wajib hukumnya diketahui dan dilibatkan pihak dewan.
“Seharusnya tidak ada dasar pihak Bappeda Aceh Selatan (dari pihak Pemkab Aceh Selatan) mengusir anggota dewan untuk mengikuti rapat pembahasan anggaran tersebut, sebab tugas itu merupakan bagian dari tupoksi anggota dewan,” kata Safiron.
Menurut Safiron, Pemkab Aceh Selatan mengusir anggota dewan dalam rapat tersebut diduga karena pihak Pemkab takut kebrobrokannya dalam penyusunan anggaran selama ini akan terbongkar ke pihak Pemprov Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh.
“Salah satu kebrobrokan akibat tidak cermatnya penyusunan anggaran itu adalah pengalokasian anggaran oleh Dinas Koperasi dan UKM Aceh Selatan sebesar Rp7 miliar lebih untuk pembangunan ruko di areal reklamasi pantai Kota Tapaktuan,” sebutnya.
Pengalokasian dana itu, sambungnya, tanpa koordinasi dan musyawarah dengan DPRK, sehingga usulan anggarannya ditolak pihak Bappeda Provinsi karena dinilai tumpang tindih dan masih banyak kebutuhan pembangunan lainnya yang sangat dibutuhkan di Aceh Selatan.
Jika pembahasan RAPBA dan RAPBN tahun 2013 tersebut terus dilanjutkan secara sepihak oleh Pemkab Aceh Selatan bersama Pemprov Aceh tanpa melibatkan DPRK Aceh Selatan, kata Safiron, pihaknya takkan bersedia menerima persetujuan draf rancangan anggaran tersebut.
“Jika tidak ditinjau kembali, maka persoalan ini akan kami laporkan kepada Menteri Dalam Negeri serta Presiden,” ancam Safiron.
Sementara, hingga berita ini diturunkan, Kepala Bappeda Aceh Selatan Mardhaleta SE MKes belum berhasil dikonfirmasi. Saat didatangi ke kantornya, yang bersangkutan tidak di tempat. Demikian juga ketika dihubungi melalui telepon selulernya, sedang tidak aktif.
Sebelumnya Azmir SH kepada Pikiran Merdeka mengungkapkan, pihak DPRK Aceh Selatan merasa telah dibohongi Kepala Bappeda Aceh Selatan Mardhaleta SE MKes terkait pengusirannya oleh Kabid Perekonomian Bappeda saat berlangsungnya rapat pembahasan RAPBA dan RAPBN 2013 dengan jajaran Pemerintah Provinsi Aceh di Banda Aceh.
Menurutnya, saat rapat Otsus 2013 antara Pemkab dan DPRK Aceh Selatan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Aceh di Kantor Bappeda Provinsi Aceh di Banda Aceh pekan lalu, di hadapan para peserta rapat, Mardhaleta SE Mkes memerintahkan Azmir SH sebagai utusan dari DPRK untuk menghadiri rapat pembahasan dana RAPBA dan RAPBN di Sultan Hotel.
“Terkait insiden pengusiran saya, sangat memalukan. Tidak dapat saya terima. Sebab saya menghadiri rapat di Hotel Sultan ini atas dasar perintah dari kepala Bappeda Aceh Selatan,” kata Azmir SH melalui sambungan telepon seluluer.
“Saya mensinyalir, pengusiran saya ini karena terkait sikap saya saat berlangsungnya proses pembahasan dana Otsus 2013 di Kantor Bappeda Provinsi Aceh beberapa waktu lalu, di mana saya begitu keras memprotes ploting anggaran pembangunan yang disusun oleh pihak Bappeda Aceh Selatan yang tak mengacu pada sistem transparansi dan azas keadilan dalam pembagian anggaran pembangunan, melainkan hanya terfokus kepada daerah-daerah tertentu saja di Aceh Selatan,” beber Azmir.
Sebab itu, pihaknya menyerukan seluruh rakyat Aceh selatan termasuk para pegiat LSM agar bersama-sama mengawasi penyusunan anggaran pembangunan oleh pihak pemerintah baik yang bersumber dari APBK, Otsus, APBA maupun APBN di daerah itu.[alf]
Belum ada komentar